Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan bantuan tepat sasaran. Hal ini diperlukan untuk memberikan efektivitas program bantuan sosial (bansos) dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya pemerintah daerah mengidentifikasi penyebab kemiskinan untuk kemudian ditangani secara tepat. Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.
Menurut sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, selama ini bansos pemerintah banyak disalahgunakan untuk pencitraan pejabat di daerah atau diberikan kepada kalangan yang dekat dengan kepala daerah.
"Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Tito bahwa bantuan itu harus tepat sasaran di daerah. Ini kesadaran agar bansos bisa berdampak bagi kelompok rentan," kata Tantan kepada Alinea.id, Kamis (11/9)
Tantan mengatakan, arahan Tito yang ingin memastikan pemda serius mengidentifikasi kemiskinan merupakan salah satu upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang belakangan menjelma menjadi demonstrasi, yang bahkan berkembang menjadi aksi kerusuhan di sejumlah daerah.
"Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat sedang mudah tersulut. Pertanyaannya, mengapa masyarakat mudah disulut? Karena mereka tidak memiliki pendapatan yang bisa dijadikan andalan untuk menyejahterakan kehidupan," kata Tantan.
Tantan melihat, Tito menyadari jika masalah kesejahteraan sosial di daerah tidak semata bisa dipahami melalui angka statistik. Namun, perlu pendekatan kualitatif yang disertai dengan pemahaman mengenai kelompok rentan di setiap daerah, yang mungkin saja berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, kepekaan kepala daerah dan jajaran pemda sangat diperlukan dalam melihat realitas sosial masyarakat rentan.
Menurut Tantan, kelompok rentan sering kali hanya ditinjau sebatas pada seberapa besar tingkat konsumsi dan daya beli. Akan tetapi, luput memahami masalah struktural yang membuatnya semakin terpuruk. Hal ini penting dipahami pemda, agar program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya tak semata diformulasi dalam bentuk bantuan tunai.
"Kesadaran Tito menyuruh pemda untuk melakukan identifikasi yang tepat pada persoalan kemiskinan di wilayah, bisa menerapkan untuk yang terbelakang terlebih dahulukan. Mereka yang selama ini tidak tersentuh bukan karena mereka tidak miskin, tetapi mereka malu," ujar Tantan.
Tantan menuturkan, jika Tito ingin pemda mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing untuk ditangani secara tepat, maka perlu dibekali aturan turunan bersifat teknis. Semisal, mengenai metodologi data yang dihimpun dan bagaimana skema pemberian bantuan kepada kelompok rentan.
"Termasuk besaran dan daya jangkau itu harus dievaluasi secara lebih detail. Hal ini hanya bisa dilakuan oleh pemda," ucap Tantan.
Sementara itu, dosen kesejahteraan sosial Universitas Indonesia Rissalwan Handy Lubis menilai, Tito terlalu mencampuri urusan kementerian lain yang lebih berwenang menangani kemiskinan, yakni Kementerian Sosial. Dia menilai, masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan di daerah perlu ditetapkan secara rinci secara nasional, dan tidak semestinya ditetapkan pemda.
"Karena mengidentifikasi penyebab kemiskinan di daerah masing-masing untuk kemudian ditangani secara tepat memerlukan sasaran yang jelas dengan penetapan hal-hal apa saja yang mesti diatur jelas, apa saja kriteria kelompok rentannya," kata Rissalwan, Kamis (11/9).
Sedangkan peran pemda adalah mengoptimalkan modal sosial dan ekonomi di daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
"Jadi identifikasi kemiskinan itu satu hal. Sementara keunikan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu hal lain,” tutur Rissalwan.
“Jadi, tetap harus top down kalau untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan. Tapi solusi bisa dilakukan dari keunikan daerah masing-masing.”
