Gugat konsumen, Meikarta dinilai keliru pakai pasal pencemaran nama baik
Gugatan Meikarta tersebut juga dianggap melanggar Pasal 4 angka 4 dan angka 5 UU Perlindungan Konsumen.
Alasan Koalisi Warga beri SP 2 kepada Gubernur Anies
Kopaja menilai belum ada iktikad baik dari Gubernur DKI untuk menyelesaikan sembilan permasalahan publik di DKI Jakarta.
Undang-Undang TPKS dinilai belum tuntas, LBH Jakarta beri catatan
Pengesahan RUU TPKS menjadi kemenangan dari kerja keras banyak pihak selama 10 tahun terakhir.
Jokowi hingga Puan Maharani digugat terkait pinjol
Negara dinilai gagal mengendalikan penyelenggaraan pinjaman online.
Jebakan setan pinjol ilegal dan habit tak bayar utang
Pengaduan kasus pinjol baik ilegal maupun legal terus meningkat.
Bantah LBH Jakarta, DKI: Reklamasi sudah dihentikan
Saat ini, kata Sigit, 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD.
LBH luncurkan “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Di Ibukota”
LBH menyoroti 10 permasalahan yang berdasar pada kondisi faktual warga DKI Jakarta.
PTM dinilai mengancam keselamatan anak-anak
Koalisi Selamatkan Anak Indonesia berpendapat demikian dengan berbagai alasan. Salah satunya, maraknya pelanggaran prokes.
Ketua YLBHI: TWK KPK litsus model baru
Asfinawati berpendapat, pada dasarnya TWK adalah bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi.
Idealisme seorang pengacara publik dan ancaman yang kerap mengintai
Menjadi pengacara publik adalah pilihan hidup yang penuh risiko.
LBH Jakarta terima 963 aduan dari 7.242 pencari keadilan sepanjang 2020
Aduan tertinggi tentang perburuhan serta isu perkotaan dan masyarakat urban.
Koalisi Masyarakat Sipil: Terjadi penurunan kualitas penegakan HAM di Indonesia
Padahal, Indonesia mengakui keberadaan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).
Gugatan polusi udara Jakarta berlanjut, saksi akui alami kerugian ekonomi
Saksi menyebut kerugian ekonomi dan dampak kesehatan karena udara kotor yang dihirupnya selama bertahun-tahun.
507 demonstran aksi penolakan UU Ciptaker masih hilang
Hingga kini polisi belum membuka petunjuk atau informasi siapa saja yang diproses hukum.
Soal RUU Ciptaker, LBH Jakarta: Yang duduk di Senayan bukan wakil rakyat
Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di DPR menyepakati RUU Ciptaker pada tingkat I di Baleg, Rabu (3/10) malam.
Dugaan pelanggaran HAM saat demo Omnibus Law dilaporkan ke Komnas HAM
Tim menilai ada pelanggaran yang dilakukan sebelum aksi, saat aksi, hingga setelah aksi.
Bubarkan massa pakai UU No.6/2018, LBH Jakarta: Harus ada penetapan status dulu
Polisi telah membubarkan puluhan ribu kerumunan massa di berbagai daerah selama penerapan social distancing.
Pasal 207 KUHP disebut pasal karet
Rasyid: Pasal tersebut bisa dimanfaatkan oleh penguasa dalam membungkam pengkritiknya.
Menggunakan Pasal 207 KUHP harus didahului pengaduan
Polri jangan sewenang-wenang menggunakan Pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap penguasa.
Hentikan pembahasan RUU Cipta Kerja, Pemerintah lebih baik fokus tangani COVID-19
Dalam situasi seperti ini, pemenuhan hak atas kesehatan rakyat sebagai hak dasar manusia lebih penting diutamakan.
Polisi kembali diadukan ke Komnas HAM
Laporan terkait lanjutan kasus pelanggaran HAM terhadap peserta aksi pada September 2019.
LSM kritik laporan aksi September milik Komnas HAM
Kritik disampaikan karena isinya dinilai didominasi tentang teori HAM semata.
Pemerintah dan DPR diminta sahkan RUU PKS daripada omnibus law
Ketua DPR RI Puan Maharani diminta segera mengesahkan RUU PKS.
Korban penggusuran Tamansari hilang pekerjaan dan rugi ratusan juta
Seorang korban penggusuran Tamansari kini terpaksa harus duduk di kursi roda karena kekerasan aparat.
Alasan polisi menangkap mahasiswa yang memperingati hari HAM
Para mahasiswa diduga melanggar aturan yang mengganggu aktivitas masyarakat pada saat membubarkan diri usai aksi.
