Benarkah iklan peserta pemilu di medsos agak susah diselidiki?
Peserta pemilu cenderung hanya memberikan pelaporan kepada penyelenggara pemilu terkait akun official.
Demi pemilu jurdil, menteri-menteri Jokowi harus mundur
Sejumlah menteri Jokowi mencalonkan diri menjadi anggota DPR di Pileg 2019.
Segudang problem penyelenggaraan pemilu bagi pekerja migran
Dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, cukup banyak permasalahan yang dialami pekerja migran dalam memilih di luar negeri.
Perludem: KPU harus serius verifikasi administrasi bacaleg, jangan lip service!
Fadli merespons fakta yang diungkapkan Komisioner KPU Idham Holik bahwa hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) DPR.
Masyarakat sipil berperan penting perangi hoaks dan misinformasi pemilu
Masyarakat sipil berperan sebagai elemen yang menetralisir hoaks dan misinformasi dari sudut pandang yang tidak memihak.
Aroma politik di balik terbitnya SE Mendagri
Mendagri diminta mencabut surat edaran yang memungkinkan penjabat kepala daerah untuk memecat atau memutasi ASN tanpa seizin menteri.
Cerita mereka yang 'mendadak' jadi kader parpol jelang Pemilu 2024
Di tengah maraknya kasus-kasus kebocoran data masyarakat, fenomena pencatutan nama oleh parpol jelang Pemilu 2024 perlu diusut tuntas.
Peneliti ICW-Perludem kritik Tito Karnavian soal penunjukan Pj kepala daerah
Isu pengangkatan Pj kepala daerah harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan melalui Permendagri.
3 LSM kecam Mendagri yang abaikan mandat konstitusi dalam pengangkatan Pj kepala daerah
Ombudsman sebelumnya memberikan tiga tindakan korektif kepada Mendagri.
CSIS: Tidak ada alasan politik dan moral yang kuat menunda Pemilu 2024
Berdasarkan hasil survei publik memiliki kecenderungan untuk menolak Pemilu 2024.
Wacana Pemilu 2024 dinilai datang dari kelompok pebisnis
Permintaan pebisnis menunda Pemilu 2024 tidak bisa mewakili kemauan rakyat secara luas.
Isu tunda Pemilu 2024 dinilai sebagai kepentingan pragmatis partai politik
Koalisi mendorong semua partai politik tetap konsisten untuk menjalankan amanat konstitusi, yakni Pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Perludem soroti anggota KPU-Bawaslu terpilih karena kesamaan organisasi
Dugaan banyak pihak jika Komisi II telah memilih anggota KPU dan Bawaslu sebelum fit and proper test ternyata benar.
Perludem soroti anggota KPU-Bawaslu terpilih karena kesamaan organisasi
Dugaan banyak pihak jika Komisi II telah memilih anggota KPU dan Bawaslu sebelum fit and proper test ternyata benar.
PPP gandeng kawula muda, pakar sebut hanya isu belaka
Achmad Baidowi sesumbar PPP raih suara anak muda di Pemilu 2024.
Presidential threshold diperkirakan tak berubah, 2024 mentok 3 paslon
Menurut Titi, ambang batas pencalonan presiden merugikan gerakan politik perempuan untuk menjadi kelompok atau pilihan alternatif.
Polemik putusan MK soal verifikasi parpol
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan atas Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Tito dorong revisi UU Pemilu setelah 2024, LIPI: Absurd, mengada-ngada
Ini memperlihatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti sistem kebut semalam.
Penunjukan Pj Gubernur 2022 dan 2023, Perludem: Tak ada urgensinya
Penunjukan pejabat gubernur tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Penunjukan Pj Gubernur 2022 dan 2023, Perludem: Tak ada urgensinya
Penunjukan pejabat gubernur tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Penunjukan Pj Gubernur 2022 dan 2023, Perludem: Tak ada urgensinya
Penunjukan pejabat gubernur tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Pemilu 2024 dan kekhawatiran pecah konflik seperti Myanmar
Pastikan pemilu Indonesia berjalan dengan baik agar tidak pecah perang saudara.
Perludem pertanyakan kajian penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021
Perlu adanya kajian komprehensif untuk menghitung implikasi teknis dari pilihan format keserentakan pemilu.
Ketika kepentingan parpol-pemerintah bertemu di RUU Pemilu
Penghentian pembahasan RUU Pemilu refleksi dari kepentingan parpol.
RUU Pemilu, Perludem sayangkan parpol koalisi "ngekor" pemerintah
Parpol mestinya memberi keseimbangan pada arah politik kebijakan pemerintah.
