Program redistribusi tanah perlu sinergi BPN-KLHK
"Banyak hutan yang sudah enggak ada malah sudah jadi kebun, tetapi statusnya masih menjadi kawasan hutan khususnya produksi."
Kasus pengadaan tanah Pulo Gebang, KPK periksa anggota Komisi III DPR RI
Santoso memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Antisipasi konflik pertanahan, Bupati Kukar dorong BPN sosialisasikan pemasangan patok tanah
Edi juga meminta BPN terus bekerjasama dengan pemda dalam pembaruan data terkait tanah agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Bupati Gowa dorong BPN buat peta pertanahan di kecamatan
Hal ini untuk meminimalisir konflik sosial akibat persoalan tanah.
Pertahankan aset daerah, Dinas Pertanahan Makassar optimalkan Tim Pusaka
Pihaknya akan terus memaksimalkan penguatan pengamanan terhadap aset daerah dengan menyerifikasi, memagar, serta memberi simbol.
Pemkab Gowa selesaikan sertifikasi 18.000 bidang tanah akhir Desember 2022
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan sertifikasi ini ditargetkan selesai minggu ketiga 2022.
Amankan aset, Pemkot Makassar usul sertifikasi Lapangan Karebosi ke BPN
Lapangan Karebosi merupakan aset daerah, namun hingga saat ini belum bersertifikat.
Sejumlah aset terkait kasus mafia tanah lahan Cipayung disikat
Berdasarkan penyidikan akibat dari perbuatan para tersangka kerugian negara sebesar Rp17,7 miliar.
Menyelamatkan aset lahan terbengkalai di Jakarta
Lahan milik Pemprov DKI Jakarta ada yang bersengketa dan terancam hilang karena tata kelola aset yang kurang baik.
Pemkot Makassar akan bongkar pagar Toko Agung yang gunakan fasilitas umum
Pagar milik toko tersebut menghalangi lorong dibelakang toko yang semestinya menjadi akses jalan masyarakat.
Atasi masalah pertanahan, Bupati Kukar minta skema agraria terintegrasi aset dan akses
Skema ini dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Optimalkan pemanfaatan, Pemprov Kaltim segera kelola Terminal Penajam
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan segera menyerahkan aset lahan Terminal Penajam kepada Pemprov.
Runyam sengketa lahan di Desa Sukaresmi dan Cikancana
Lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Mutiara Bumi Parahyangan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat jadi persoalan yang rumit.
Ombudsman menyarankan Kementerian ATR/BPN lakukan digitalisasi warkah
Dalam empat tahun terakhir, tren pengaduan substansi agraria yang tertinggi di antara substansi kepegawaian, kepolisian, dan pendidikan.
Ombudsman menyarankan Kementerian ATR/BPN lakukan digitalisasi warkah
Dalam empat tahun terakhir, tren pengaduan substansi agraria yang tertinggi di antara substansi kepegawaian, kepolisian, dan pendidikan.
Ombudsman menyarankan Kementerian ATR/BPN lakukan digitalisasi warkah
Dalam empat tahun terakhir, tren pengaduan substansi agraria yang tertinggi di antara substansi kepegawaian, kepolisian, dan pendidikan.
Kasus tanah, KPK panggil Wakil Kepala BPKD DKI Lusiana Herawati
Dalam kasus ini lembaga antirasuah menetapkan tiga orang dan satu korporasi sebagai tersangka.
Polri bentuk Satgas Mafia Tanah
Siap-siap, Satgas Mafia Tanah akan cari pelindung di balik mafia tanah.
Aparat dan BPN diminta usut mafia tanah di kasus Dino Patti Djalal
Kediaman orang tua Penasihat Kemenparekraf, Dino Patti Djalal, disebut menjadi korban mafia tanah usai sertifikat berubah nama kepemilikan.
BKPM: Harga tanah di Indonesia mahal
Indonesia menjadi salah satu negara dengan harga tanah sangat mahal dibandingkan dengan negara lainnya di ASEAN.
UU Cipta Kerja dan reforma agraria
Jika dilihat sekilas, ini adalah niat baik pembuat UU.
3 catatan klaster pertanahan dalam UU Cipker
Guru Besar Pertanahan UGM menilai, substansi klaster pertanahan bias pada kepentingan pengusaha dan abai reforma agraria.
Sofyan Djalil tetap yakin RUU Pertanahan disahkan
Pengesahan RUU Pertanahan dalam Sidang Paripurna DPR kemarin (24/9) masih ditunda.
RUU Pertanahan akomodir investor, izin HGU bisa sampai 90 tahun
RUU Pertanahan dirancang untuk mengubah Undang-Undang Pokok Agraria.
Ombudsman minta DPR kaji ulang secara mendalam RUU Pertanahan
Jika pembahasan RUU Pertanahan diselesaikan oleh anggota DPR RI periode saat ini, akan menimbulkan sejumlah problem.
