Akademisi: KUHP baru punya keunggulan dibanding KUHP turunan Belanda
KUHP baru juga memuat keseimbangan antara HAM dan kewajiban HAM, jadi tidak sekadar menuntut hak tetapi juga apa kewajiban.
Wamenkumham tanggapi surat PBB soal KUHP: Sangat terlambat
Persetujuan tingkat pertama atas pengesahan KUHP sudah dicapai sehari sebelum surat PBB diterima.
Kemenlu panggil perwakilan PBB di Indonesia soal komentar atas KUHP
Terkait hal ini, PBB mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog terbuka dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.
Polemik KUHP, Lemhanas minta negara asing terima evolusi hukum RI
Pengesahan RKUHP diklaim sebagai tonggak baru Indoensia sebagai bangsa yang berdaulat karena kini memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri.
Dewan Pers sesali pengesahan RKUHP
Keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers.
RKUHP disahkan, Sandi minta wisman tak ragu liburan di Indonesia
Disahkannya RKUHP menjadi atensi masyarakat dunia. Salah satu aturan yang disoroti tentang larangan seks di luar nikah dan kohabitasi.
Tanggapi Hotman Paris soal pasal zina, Habiburokhman: Sifatnya delik aduan!
Habiburokhman menegaskan, aduan terkait pasal zina pun hanya bisa dilakukan orang tua, suami maupun istri.
Komnas HAM bakal awasi implementasi KUHP
Monitoring akan dilakukan terutama terhadap pasal-pasal terkait kejahatan berat.
AJI sebut 17 pasal di KUHP berpotensi kriminalisasi jurnalis
Upaya kriminalisasi dalam RKUHP dipandang tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Amnesty Internasional sebut KUHP melemahkan jaminan HAM
KUHP seharusnya tidak pernah disahkan sedari awal dan merupakan kemunduran dramatis dari kemajuan HAM di Indonesia.
Polisi bubarkan aksi menolak pengesahan KUHP
Padahal, massa aksi berencana melakukan demonstrasi hingga malam hari.
RKUHP berlaku 3 tahun setelah resmi diundangkan
Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP baru tersebut, selama tiga tahun.
Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil soal pernyataan anggota Dewan minta publik tak demo
Sebelumnya, DPR menyarankan masyarakat yang keberatan dengan pengesahan KUHP agar menempuh jalur hukum.
KUHP disahkan, DPR dorong masyarakat gugat ke MK
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memahami ada masyarakat yang tidak setuju pengesahan RUU KUHP jadi UU.
Demo RKUHP, massa dirikan tenda di depan Gedung DPR
Terdapat dua tenda berwarna merah dan oranye yang didirikan di luar gerbang DPR/MPR.
Pengesahan RKUHP, Menkumham: Produk Belanda sudah tak relevan
Menurutnya, KUHP produk Belanda yang dipakai selama 104 tahun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana Indonesia.
Menkumham: RKUHP atur pidana mati jadi pidana khusus
Yasonna menjelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur dalam RKUHP, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.
Pengesahan RKUHP diwarnai adu mulut PKS dan Dasco: Semoga kamu mendapat hidayah
Interupsi yang ada tidak menghalangi DPR untuk mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang.
Sikap PKS atas RKUHP: Dukung pelarangan LBGT, tolak penghinaan presiden
DPR dijadwalkan mengesahkan RKUHP menjadi UU dalam rapat paripurna pada hari ini.
Komnas HAM desak perbaikan pasal-pasal RKUHP
Kecenderungan ancaman pemidanaan penjara di dalam RKUHP dinilai menurun daripada UU Pengadilan HAM.
YLBHI: Pemerintah masukkan delik pidana baru dalam RKUHP
Padahal, menurut YLBHI, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial.
Menkumham persilakan masyarakat gugat RKUHP ke MK
RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 15 Desember 2022.
DPR beri sinyal sahkan RKHUP pada 15 Desember
Dasco mengakui adanya penolakan masyarakat terhadap sejumlah pasal yang dianggap kontroversial.
Pengesahan RKUHP diperkirakan bersamaan dengan Panglima TNI
Komisi III DPR bersama pemerintah telah bersepakat untuk membawa RKUHP ke rapat paripurna untuk disahkan.
RKUHP diklaim akan hapus pasal pencemaran nama baik UU ITE
DPR telah menyetujui RKUHP di bawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).
