Proyektil yang tewaskan Randi berasal dari pistol Brigadir AM
Hasil uji balistik menunjukkan proyektil yang menewaskan Randi cocok dengan senjata milik AM.
Penunjukan Dewan Pengawas KPK bentuk intervensi pemerintah
Jokowi dinilai tak konsisten lantaran mau menunjuk Dewan Pengawas KPK. Padahal proses judicial review di Mahkamah Konstitusi belum selesai.
Pengamat: Demi melindungi investor, KPK dilemahkan
Usaha Jokowi melindungi investor dengan tidak menerbitkan Perppu KPK dinilai berbahaya.
Dewan Pers: RKUHP UU Pers harusnya dicabut bukan ditunda
Dewan Pers menilai RKUHP yang bersebrangan dengan UU No 40 tentang Pers harusnya dicabut agar tidak tumpang tindih.
Tim khusus Polri akan ungkap dalang kerusuhan demo mahasiswa
Tim khusus Polri berasal dari unsur Bareskrim, Itwasum, Propam dan Polda Metro Jaya.
Bamsoet minta DPR-pemerintah serap aspirasi perbaiki RUU KUHP
Penundaan pengesahan disarankan digunakan untuk kembali menyerap aspirasi masyarakat.
"Dikasih tahu, ngeyel. Masih mending kamu diselametin..."
Tiga pewarta diintimidasi karena memergoki adu mulut antara personel TNI dan Polri di sela-sela aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR.
Fahri Hamzah: Jokowi jangan gampang ditekan dong
Di hari terakhir bekerja, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpesan agar Presiden Joko Widodo lebih tegas.
Reformasi dikorupsi: Saat mahasiswa kembali ke pusaran aksi
Mahasiswa masih menanti sikap tegas Presiden Jokowi terkait revisi UU KPK.
Komnas HAM sebut polisi berlebihan tangani aksi mahasiswa
Komnas HAM akan selidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam penanganan aksi unjuk rasa.
Yasonna: Datang ke saya, bukan unjuk rasa robohkan pagar DPR
MenkumHAM Yasonna Laoly menantang para mahasiswa berdebat dengannya soal RUU kontroversial.
Tiga kompi Brimob Banten berangkat ke Jakarta
Polda Banten akan secara reguler mengirim personel Brimob ke Jakarta sejak demonstrasi mahasiswahingga prosesi pelantikan Presiden terpilih.
Amankan demonstrasi, rekayasa lalu lintas hingga kawat berduri siap di DPR RI
Sejak pukul empat pagi, kawat berduri terpasang di depan Gedung DPR.
Pasal-pasal RUU KUHP yang atur perzinaan
Pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU KUHP atau RKHP menimbulkan pro-kontra di publik.
RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara
RUU KUHP atau RKUHP menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
Tolak RUU KPK dan KUHP, unjuk rasa mahasiswa meluas ke berbagai daerah
Penolakan muncul karena UU baru dinilai memuat sejumlah aturan bermasalah.
DPR-Presiden bahas RUU KUHP: Kelemahan bisa diselesaikan di MK
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengakui banyak kelemahan dalam RUU KUHP.
Sebelum RUU KUHP diketok, DPR konsultasi ke Presiden
Bagi anggota DPR, penolakan masyarakat atas RUU KUHP baru karena informasi yang diterima masyarakat tidak menyeluruh.
Polisi perketat keamanan, jelang demo mahasiswa di DPR
Demonstrasi diperkirakan berasal dari kelompok yang pro dan kontra RKUHP. Diperkirakan jumlahnya sebanyak 4.000 orang.
Golkar setuju revisi UU KUHP ditunda
Partai Golkar setuju revisi Undang-undang KUHP ditunda dan tidak segera disahkan dalam waktu dekat dengan catatan khusus.
YLBHI: RUU KUHP baru masih berbau kolonial
"Ini lebih menyakitkan, masyarakat dijajah bangsa sendiri lewat RUU KUHP ini," ujar Ketua YLBHI Asfinawati.
MUI dukung perluasan pasal zina dalam RUU KUHP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pasal perzinaan dalam RUU KUHP amat baik dalam konteks moralitas dan agama.
Menkumham jamin RUU KUHP tak ada ancaman kebebasan pers
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjamin ke depan tidak ada ancaman terhadap kebebasan pers.
Jokowi dinilai tak konsisten sikapi RUU KUHP
Pakar hukum pidana mempertanyakan langkah Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP jika alasannya karena pro-kontra di masyarakat.
Menkumham: Pasal penghinaan presiden delik aduan
Menurut Menkumham, ancaman pidana hanya berlaku jika dugaan penghinaan dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.
