Pemerintah pertimbangkan usul Dewan Pers soal RKUHP
"Karena [usulan Dewan Pers] itu tidak merubah substansi, tapi meng-insert kata."
Mahfud MD bertemu Dewan Pers bahas RKUHP
Dewan Pers memberikan pandangan dan masukan mengenai materi RUU KUHP, khususnya yang terkait dengan pers.
Dewan Pers ingatkan ada potensi pengebirian kemerdekaan pers di RKUHP
Dewan Pers ingin mengajak DPR dan pemerintah untuk lebih terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif.
AJI Indonesia desak pemerintah buka draf RKUHP secara resmi
AJI nilai banyak pasal di draft RKUHP bertentangan dengan demokrasi.
Komite Keselamatan Jurnalis nilai penyusunan draf RKUHP minim keterlibatan publik
Hingga kini draft yang beredar belum dikonfirmasi kebenarannya.
Johan Budi sebut RKUHP masih perlu membuka masukan dari publik
Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan kembali substansi dari RKUHP agar masyarakat memahami secara utuh perubahan dari RKUHP.
Denny JA: Proses hukum bukan cara tuntaskan perzinahan dan kohabitasi
Negara seharusnya hadir menangani kasus perzinahan dan kohabitasi, bukan memberi sanksi hukum.
KUHP dan serangan terhadap pers di era Sukarno
Pasal-pasal dalam draf terbaru rancangan KUHP dianggap menggerus kebebasan pers.
Naskah final RKUHP, pelaku aborsi dihukum 4 tahun penjara
Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu aborsi dipidana 16 tahun penjara.
Naskah final RKUHP, ancaman hukuman penista agama 5 tahun penjara
Dalam naskah final yang diserahkan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, kasus penodaan agama diatur dalam Pasal 302 RKUHP.
Draf RKUHP diserahkan, Komite Keselamatan Jurnalis desak perlindungan pers
Beberapa pasal yang menyangkut hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibahas secara khusus.
Draf final RKUHP, pelaku perzinahan dipidana 1 tahun penjara
Pemerintah telah menyerahkan draf RKUHP ke Komisi III DPR dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang digelar, Rabu (6/7).
Beda pendapat Komisi III DPR dengan Wamenkumham soal pengesahan RKHUP
Apabila belum rampung pada masa sidang tahun ini maka DPR akan menunda pengesahan RKHUP tersebut.
Masih banyak kesalahan, Wamenkumham pastikan RKUHP belum disahkan dalam waktu dekat
Masih ada perbaikan dalam RKUHP.
Pimpinan DPR belum agendakan pengesahan RKHUP
Dasco mengaku belum belum mengagendakan pengesahan RKUPH.
Lika-liku RUKHP
RKUHP mengundang polemik karena beberapa pasal yang kontroversial.
Senyap di balik layar pembahasan RKUHP dan gertak protes jilid 2
Mahasiswa berencana turun ke jalan menggelar aksi lagi jika RKUHP disahkan DPR pada Juli nanti.
Wamenkumham jelaskan alasan tidak hapus pasal penghinaan dalam draf RKHUP
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguji dan menolak gugatan pasal terkait penghinaan terhadap pemerintah tersebut.
ICJR dorong dibukanya draft baru RKUHP
DPR diminta tidak langsung mengesahkan RKUHP sebelum tunjukkan draftnya ke publik.
Dilema jerat hukum bagi si pria hidung belang
DPR mewacanakan revisi regulasi demi menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial.
Pemerintah didesak hapus hukuman mati
Indonesia masih menggunakan pendekatan canggung dengan menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif pada RKUHP.
Pasang bendera kusam bisa dipidana, pakar sebut berbahaya
Pengibar bendera merah putih kusam bukan berarti tak punya jiwa nasionalisme.
Pasal pemidanaan advokat di RKHUP perlu ditinjau ulang
Pasal 15 UU Nomor 18 tahun 2003 menyebut advokat bebas dalam membela perkara kliennya sepanjang berpegang pada kode etik profesi.
Minta maaf, Wamenkumham akui draf RKUHP terbaru belum dipublikasikan
Draf RKUHP terbaru tidak dipublikasikan agar tidak melanggar tata tertib DPR RI.
Kata pemerintah bila pasal penghinaan presiden dihapus
Presiden merupakan personifikasi negara, harus diatur secara khusus.
