Yusril sebut sistem proporsional terbuka tabrak UUD 1945 hingga lemahkan peran parpol
"Penerapan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan UUD 1945 karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik."
Cak Imin kritik sistem proporsional tertutup: Akan ada stagnasi politik
"Saya menganggap kalau itu terjadi, akan mengancam pelaksanaan pemilu."
DPR anggap pemohon uji materi salah tafsirkan UU PDP
"Mungkin para pemohon salah menafsirkan atau kurang lengkap menafsirkan sehingga kami beranggapan bahwa perlu pendalaman."
Sistem pemilu proporsional terbuka: Agar demokrasi tak berubah oligarki
Sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik untuk demokrasi Indonesia, setidaknya sampai saat ini.
Jimly Asshiddiqie minta MK tolak sistem pemilu proporsional tertutup
Kalau mau ada perubahan aturan termasuk melalui putusan MK, kata Jimly Asshiddiqie, seharusnya diberlakukan untuk pemilu pasca-2024.
PSI nilai MK layak mentahkan sistem proporsional tertutup Pemilu 2024
DPR dinilai sebagai pihak yang layak menampung aspirasi masyarakat sebagai indikasi keadaan politik, sosial, dan budaya bukan uji materi.
DPP Nasdem kirim surat ke MK minta cabut pemohon uji materi UU Pemilu
Yuwono bukan lagi kader atau anggota Partai Nasdem sehingga tidak mewakili sikap partai.
Tak puas dengan RKUHP, masyarakat diminta gugat ke MK
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui masih ada pasal-pasal kontroversial di dalam RKUHP yang akan disahkan.
Kata Wakil Ketua DPR mengenai keputusan MK tentang Komcad
MK menolak permohonan uji materi UU PSDN yang meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen Komcad oleh pemerintah yang diatur dalam UU tersebut.
MK tolak uji materi penggunaan ganja medis untuk kesehatan
Salah satu pertimbangan penolakan uji materi aturan ganja medis terkait penyalahgunaan narkotika golongan I.
Yusril sebut MK sudah jadi penjaga oligarki, bukan penjaga konstitusi
Tidak ada hubungan korelatif antara presidential treshold dengan penguatan sistem presidensial, sebagaimana selama ini didalilkan MK.
Resmi gugat UU Pemilu ke MK, Presiden PKS klaim telah kaji 30 permohonan
Ada dua pemohon dalam uji materi yang diajukan PKS, pertama DPP PKS dan kedua Dr Salim Segaf Al Jufri.
MK resmi putuskan Anwar Usman lengser dari kursi ketua
Dalam waktu paling lama sembilan bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
UU Perkawinan tidak mengakomodir perkawinan beda agama, benarkah?
Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
Menanti keputusan MK soal UU IKN
Narasi Institute menyayangkan keputusan MK yang menolak enam gugatan yang diajukan terkait UU IKN ini.
Pedagang pecel lele gugat UU Perdagangan ke MK
pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 Ayat (1) UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Uji materi ditolak, Gatot Nurmantyo disebut tak memenuhi kualifikasi
Menurut hakim MK, Gatot tak memenuhi kualifikasi untuk melakukan uji materi PT, sehingga permohonannya ditolak.
MK tolak gugatan uji materi presidential threshold Waketum Gerindra
Ferry tidak memiliki kerugian konstitusional dalam mengajukan permohonan a quo.
Jelang putusan presidential threshold, Ketua DPD: Saya yakin hakim taat beragama
Pemohon gugatan ialah Gatot Nurmantyo, Ferry Joko Yuliantono, Fahira Idris dan lain sebagainya.
Batas pensiun TNI digugat, publik diminta tak berspekulasi
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pun meminta publik bersabar menunggu proses gugatannya di MK, yang masih berjalan sampai kini.
PNKN ungkap alasan mengajukan uji materi UU IKN ke MK
Salah satunya karena, pembentukan UU IKN dinilai tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan.
PKS dukung Din Syamsuddin ajukan uji materi UU IKN
PKS melihat konsep IKN yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan.
Nasib uji materi peleburan lembaga iptek ke BRIN tunggu putusan sela
Uji materi meminta Mahkamah menafsirkan kata 'terintegrasi' dan frasa 'antara lain' yang tertuang di Pasal 48 (ayat 1) UU 11/2019.
Inkonstitusional bersyarat, MK perintahkan DPR-pemerintah perbaiki UU Cipta Kerja
Hakim MK Suhartoyo mengatakan, UU Cipta Kerja cacat formil, karena tidak memenuhi ketentuan UUD 1945.
MK tolak uji materi UU Pemilu, pilples-pileg tetap digelar serentak
MK menilai dalil pemohon tak relevan kaitkan pengalaman KPPS 2019 dengan jadwal Pemilu 2024.
