Bahas UU Pemilu, NasDem: Harus jauh dari kepentingan pragmatis
Sikap NasDem soal pilkada serentak selanjutnya diputuskan usai memantau 271 daerah yang masa bakti kepala daerahnya berakhir sebelum 2024.
PDIP tolak UU Pilkada direvisi
Bagi Djarot, permasalah pilkada terletak pada pelaksanaannya bukan substansi regulasi.
Putusan MK bakal gerus elektabilitas bekas koruptor saat maju pilkada
MK diapresiasi soal putusannya yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Penolakan gugatan syarat usia di pilkada dinilai tak dukung semangat regenerasi
Tsamara menilai penolakan gugatan tersebut menjadi kekalahan bagi anak-anak muda Indonesia.
Gugatan dikabulkan MK, ICW desak KPU revisi aturan pencalonan kepala daerah
MK mengharuskan eks napi menunggu selama lima tahun sebelum mencalonkan diri jadi kepala daerah.
Mendagri disarankan koordinasi ke penegak hukum soal pilkada
Disarankan praktik politik uang oleh calon kepala daerah tidak hanya ditindak secara pidana, melainkan juga diberikan sanksi administratif.
Fadli Zon ungkap Gerindra dorong Pilkada tidak langsung
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan partainya sejak lama mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Tito Karnavian: Jadi bupati harus punya modal Rp50 miliar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap untuk menjadi bupati, minimal memiliki uang Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.
Mendagri belum menyikapi wacana mantan koruptor ikut pilkada
Mendagri masih memberikan kesempatan kepada publik untuk merespons wacana tersebut.
Larang eks koruptor ikut pilkada, KPU minta revisi UU
PKPU dinilai tidak cukup untuk melarang eks koruptor ikut pilkada.
Soal politik uang, Bawaslu: UU Pilkada lebih baik ketimbang UU Pemilu
Di UU Pilkada, pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum. Namun, dalam UU Pemilu hanya pemberi yang dapat dijerat.
Pemerintah resmi tetapkan Pilkada 2018 sebagai hari libur nasional
Pemerintah resmi mengumumkan Pilkada serentak 2018 pada Rabu, 27 Juni sebagai hari libur nasional.
Deretan UU yang dilanggar dalam pelantikan Iriawan
Minimal ada tiga UU yang dilanggar dalam pelantikan Pj Gubernur Jabar Iriawan.
