Ketika MPR diminta kembali ke UUD 1945 asli
Pada hakikatnya, gagasan kembali ke UUD 1945 asli tetap menyerap semangat reformasi.
DPD kembali dorong implementasikan sistem bernegara berdasarkan Pancasila
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
DPD tuding amendemen UUD 1945 bikin Indonesia tinggalkan Pancasila
Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme.
MPR mau ketetapannya kembali bertaji seperti perppu
Pun menyepakati rapat gabungan soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) usai Pemilu 2024.
Siti Fadilah Supari: Saatnya kembali ke UUD 1945 yang asli
Dia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berjuang memperbaiki nasib dan masa depan bangsa Indonesia ke depan.
Ma'ruf Amin minta UUD 1945 tidak cuma jadi syarat formal
"Jadi, bukan hanya disebut sebagai pemenuhan syarat formal, namun tidak ada realisasinya."
Gotong royong dapat meminimalisir ancaman krisis pangan dan energi
Ancaman krisis energi dan pangan dunia, dapat dilewati oleh bangsa Indonesia, jika semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan ditingkatkan.
Minyak goreng dengan harga terjangkau sesuai amanat UUD 1945
Dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945, akan mengalirkan kesejahteraan kepada rakyat.
Anggota DPD RI: Unjuk rasa damai mahasiswa bukti kecintaan kepada Tanah Air
Mahasiswa mengingatkan agar kita patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Amendemen konstitusi tidak layak dilakukan di luar 2 isu ini
"Kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 seharusnya tidak lagi diinterupsi oleh opini perpanjangan maupun penundaan."
Amendemen UUD jadi tabu karena ditunggangi kepentingan rezim
Isu amendemen sebenarnya bukan lagi didesain untuk penundaan Pemilu 2024.
Sikap Jokowi dinilai jadi celah buat Pemilu 2024 ditunda
Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
Pakar: UUD 1945 tak bisa diubah untuk kepentingan jabatan Jokowi
Periode jabatan presiden bisa diperpanjang hanya setelah Jokowi tak berkuasa lagi.
Pakar sebut konsep otorita IKN melanggar UUD 1945
Konsep otorita IKN sebenarnya melanggar UUD 1945 dan juga melanggar kedaulatan daerah.
Empat Pilar MPR diyakini dapat menjawab persoalan bangsa
Masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami Empat Pilar MPR
Heran atas putusan MK, anggota DPR: UU Ciptaker ancam kedaulatan negara
Jika proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukumnya pun inkonstitusional.
Bamsoet jawab kekhawatiran publik atas PPHN
Ketua MPR tegaskan PPHN tidak memperlemah konsensus sistem presidensial.
Rocky Gerung: Logika MPR soal amendemen terbalik
Wacana amendemen harus tumbuh dari publik, bukan dari MPR.
Wacana 3 periode, eks Ketua MK bicara tafsir Pasal 7 UUD 45
Norma teks dalam Pasal 7 UUD 45 tentang masa jabatan presiden tak bisa ditafsirkan lain.
Kata Refly Harun ketika MPR dan kelompok tertentu ingin 'menginstal' PPHN
Wacana amandemen UUD 1945 yang bertujuan agar MPR tetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara tuai kritik.
NasDem beber 3 alasan amandemen belum mendesak
Tanpa pelibatan publik, wacana amandemen konstitusi hanya gagasan elite.
Bamsoet: MPR senantiasa jadi jembatan kepentingan rakyat
MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945.
Jokowi 3 periode, Demokrat: Merusak negara, menabrak moral
Konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya dua periode.
Survei SMRC sandingkan Pancasila-UUD 45, Wakil Ketua MPR: Pertanyaan kurang tepat
UUD 1945 dan Pancasila adalah dua hal yang berbeda.
Jokowi tegaskan tak ada niat jadi presiden 3 periode
UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode.
