8 RUU dan penguatan ekonomi nasional yang diprioritaskan 2025

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam masa sidang kali ini, DPR menunjukkan komitmen kuatnya dalam melanjutkan pembentukan regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam pidatonya, Dasco menyampaikan DPR akan memfokuskan pembahasan pada delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut mencakup berbagai sektor strategis seperti energi, kepariwisataan, hukum, narkotika, dan ruang udara. Dari delapan RUU tersebut, tiga merupakan usulan DPR, tiga berasal dari pemerintah, dan dua lainnya termasuk dalam kategori RUU kumulatif terbuka.

"Pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (17/4).

Delapan RUU prioritas tersebut yakni:

1.  RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2.  RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
3.  RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
4.  RUU tentang Hukum Acara Perdata
5.  RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
6.  RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
7.  RUU tentang Mahkamah Konstitusi
8.  RUU tentang Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam

Tak hanya legislatif, DPR juga akan mengawal pembahasan awal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Dasco menekankan pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang mampu mengantisipasi dinamika global dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.