Polemik soal penghasilan anggota DPR RI kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, pemicunya ialah testimoni dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin. Dalam sebuah wawancara, Hasanuddin menyebut gaji bersih anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
“Buat kami sudah cukup gaji itu. Kemudian, (gaji) ditambah uang karena tidak punya rumah. Ditambah Rp50 juta. Jadi, take home pay Rp100 juta. So what gitu lho?” ujar Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Tunjangan rumah ditambahkan pada gaji anggota DPR karena tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas. Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan tambahan sekitar Rp50 juta per bulan.
Dengan tambahan itu, menurut Hasanuddin, penghasilan anggota DPR setara dengan Rp3 juta per hari. “Rp3 juta per hari. Bayangkan kalau (dibandingkan) dengan (gaji) wartawan berapa? Mohon maaf ya. Saya bersyukur sekali,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin secara tidak langsung menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse. Zulfikar sempat menyebut dirinya sulit mencari uang halal selama menjadi wakil rakyat.
Para anggota DPR, kata Zulfikar, kerap dihadapkan pada berbagai godaan. Namun, ia menegaskan berupaya keras untuk tidak menyentuh uang haram, termasuk terlibat dalam praktik-praktik korupsi.
Polemik gaji anggota DPR RI serupa dengan yang pernah diungkap mantan anggota DPR RI Krisdayanti pada 2021. Dalam sebuah podcast, diva pop itu pernah menyebut menerima tunjangan hingga Rp59 juta per bulan di luar gaji pokok.
Tak hanya itu, menurut Krisdayanti, anggota DPR juga dijatah dana aspirasi yang nilainya mencapai Rp450 juta sekali transfer. "Itu memang wajib untuk kita, namanya uang negara. Dana aspirasi kita itu Rp 450 juta, 5 kali dalam setahun," ujar Krisdayanti.
Selain itu, anggota DPR juga diongkosi negara saat mengggelar kunjungan ke daerah pemilihan. Menurut Krisdayanti, nilainya mencapai Rp140 juta per kunjungan. "Saiki kita Rp 140 juta. Delapan kali dalam setahun," kata dia.
Apa saja komponen gaji dan tunjangan anggota DPR?
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan gaji anggota DPR periode kali ini melonjak karena ada tunjangan rumah. Kebijakan tunjangan rumah anggota DPR RI diatur berdasarkan surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024.
Komponen gaji dan tunjangan anggota DPR lainnya diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.
Gaji anggota DPR diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut, gaji pokok per bulan diatur berdasarkan jabatan, yakni Rp5.040.000 untuk Ketua DPR, Rp4.620.000 untuk Wakil Ketua DPR, dan Rp 4.200.000 untuk anggota DPR.
Tunjangan-tunjangan yang nilainya paling besar, semisal tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi (Rp15.554.000), tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran (Rp3.750.000), bantuan listrik dan telepon (Rp7.700.000), kebutuhan asisten anggota (Rp2.250.000)
Adapun tunjangan melekat anggota DPR, semisal tunjangan istri/suami (Rp420.000), tunjangan anak (Rp168.000), uang sidang/paket (Rp2.000.000), tunjangan jabatan (Rp9.700.000), dan tunjangan beras senilai Rp30.090 per jiwa.
Kenapa gaji anggota DPR RI dipersoalkan?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR tak elok di saat kondisi perekonomian sedang sulit. Apalagi, gaji anggota DPR juga tak sebanding dengan kinerja mereka yang cenderung melempem.
"Warga mendapatkan kesulitan dalam hal hal-hal mendasar, seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan ada pajak yang dinaikkan, keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut," ujar Egi seperti dikutip dari BBC, Senin (18/08).
Besarnya gaji anggota DPR RI juga terkesan ironis lantaran saat ini pemerintah tengah memberlakukan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga demi mendanai program-program nasional.
"Efisiensi anggaran di instansi eksekutif Itu berpengaruh kepada warga dari sisi pelayanan publik yang dampaknya warga tidak mendapatkan kualitas dan pelayanan yang baik," kata Egi.
