DPR menegaskan komitmennya mengawal efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya mengawal efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2025. Meski anggaran kementerian tersebut mengalami pemangkasan dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, Komisi V DPR menilai optimalisasi penggunaan dana harus tetap mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyatakan pihaknya memahami pentingnya efisiensi anggaran dalam kondisi saat ini, namun tetap menekankan perlunya memastikan pembangunan infrastruktur tidak terganggu secara signifikan.
“Rapat ini harus terarah mana yang kita mau bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Pagu indikatif kita setujui dulu,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
DPR memastikan efisiensi anggaran ini akan dikawal dengan ketat agar tetap berkontribusi bagi pembangunan nasional.
“Kami tidak hanya menyetujui angka, tetapi juga akan memastikan efektivitasnya di lapangan. Rakyat harus tetap mendapatkan manfaat dari setiap rupiah yang dialokasikan,” tutur Lasarus.