Perlunya strategi besar untuk membangun kemandirian ekonomi.
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Eko Hendro Purnomo, menyuarakan keprihatinan dan sikap tegas terhadap keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif impor hingga 32% terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Bagi Eko, kebijakan ini bukan sekadar manuver dagang, tetapi bentuk hambatan perdagangan yang tidak adil dan berpotensi menekan pelaku usaha nasional, terutama sektor ekspor yang selama ini menjadi tumpuan jutaan pekerja dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.
“Ini jelas menjadi tekanan yang tidak ringan bagi pelaku usaha kita. Apalagi dilakukan tanpa dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia,” ujar Eko dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/4).
AS beralasan tarif tinggi ini diberlakukan sebagai respons atas ketidakseimbangan akses pasar, termasuk isu etanol dan hambatan non-tarif lainnya. Namun, Eko menilai alasan tersebut tidak berdasar dan lebih mencerminkan upaya dominasi pasar yang merugikan mitra dagang seperti Indonesia.
Ia pun menegaskan, kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia dan berisiko merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan global yang seharusnya adil dan saling menguntungkan. Untuk itu, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah mengirim delegasi ke Washington guna membuka jalur diplomasi, termasuk menawarkan peningkatan impor produk AS sebagai bentuk kompromi konstruktif.
Namun, Eko mengingatkan, diplomasi tidak boleh menjadi satu-satunya andalan. “Kalau negosiasi tidak membuahkan hasil yang adil, kami di Komisi VI mendorong agar persoalan ini dibawa ke WTO. Kita tidak boleh membiarkan negara lain bertindak semena-mena tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.