Kemendagri: Realisasi belanja APBD pemda belum optimal
Kemendagri berharap, pemerintah daerah (pemda) dapat mengejar ketertinggalan realisasi belanja APBD
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, persentase realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota pada lima bulan terakhir masih belum optimal.
Berdasarkan data Kemendagri, per 25 Mei 2021, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota sebesar 21,98%. Sedangkan realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota per 31 Mei 2020 sebesar 20,58%. Jadi, ada kenaikan realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota sekitar 1,83%.
Kendati begitu, realisasi belanja APBD di tingkat provinsi mengalami penurunan. Yaitu, per 25 Mei 2021, realisasi belanja APBD di tingkat provinsi hanya 19,62%. Padahal, realisasi belanja APBD di tingkat provinsi per 31 Mei 2020 sebesar 21,45%.
Sementara realisasi belanja APBD di tingkat kabupaten/kota per 25 Mei 2021 sebesar 23,09%. Sedangkan realisasi belanja APBD di tingkat kabupaten/kota per 31 Mei 2020 hanya 20,06%.
“Kenaikan (realisasi belanja APBD) ada di pemerintah kabupaten/kota. Angka ini masih belum optimal. Karena kalau kita bandingkan dengan realisasi APBN, di kisaran 25 Mei 2021, angkanya sudah diatas 32%. Jadi, realisasi APBD, masih di bawah APBN sekitar 10%,” ucap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian, dalam konferensi pers virtual, Senin (31/5).