Kemenkeu ungkap skema pembiayaan pada penyediaan infrastruktur

Kementerian Perhubungan/Direktorat Jendral Perhubungan Darat menggelar acara Investor Gathering dengan tema Infrastructure Land Transportation Outlook, yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (4/10). Dengan tujuan untuk mendorong tranformasi infrastruktur transportasi jalan, melakukan optimalisasi layanan terminal tipe A, UPPKB, maupun pelabuhan penyeberangan melalui kerja sama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama di masa pandemi Covid-19.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, pemerintah mempunyai target RPJMN 2020-2024, di mana ingin memenuhi kebutuhan dasar, konektivitas, energi, dan TIK. Itu yang akan kita bangun, yang mana kebutuhan infrastruktur di 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun, dan ini tentunya tidak dapat hanya pemerintah sendirian tetapi juga harus mendapatkan dukungan dari pihak swasta.

"Untuk itu, kami ingin mengundang teman-teman, para investor swasta untuk ikut membangun pemulihan ekonomi republik Indonesia," jelas Encep Sudarwan dalam webinar virtual (4/10).

Selanjutnya, Encep Sudarwan menjelaskan tentang bagaimana dukungan pemerintah untuk skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya yang pertama adalah Project Development Facility (PDF), dalam hal ini pemerintah menyediakan bantuan proyek agar sesuai aturan, dan juga bagaimana pendanaannya. Kemudian yang kedua yaitu, dukungan kelayakan (Veability Gap Fund/VGF). Ketiga adalah mengenai penjaminan infrastruktur, ini yang tidak kalah penting untuk menjamin berbagai macam risiko, dan memberikan ketenangan kepada para investor, dan yang terakhir adalah dukungan pelaksanaan skema (Availability Payment/AP) mendukung ekonomi yang lebih baik.

Dukungan dan fasilitas pemerintah ditujukan untuk menjaga keseimbangan affordability dan feasibility.