Kemenkeu ungkap skema pembiayaan pada penyediaan infrastruktur

Kementerian Perhubungan/Direktorat Jendral Perhubungan Darat menggelar acara Investor Gathering dengan tema Infrastructure Land Transportation Outlook, yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (4/10). Dengan tujuan untuk mendorong tranformasi infrastruktur transportasi jalan, melakukan optimalisasi layanan terminal tipe A, UPPKB, maupun pelabuhan penyeberangan melalui kerja sama untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama di masa pandemi Covid-19.

Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan, pemerintah mempunyai target RPJMN 2020-2024, di mana ingin memenuhi kebutuhan dasar, konektivitas, energi, dan TIK. Itu yang akan kita bangun, yang mana kebutuhan infrastruktur di 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun, dan ini tentunya tidak dapat hanya pemerintah sendirian tetapi juga harus mendapatkan dukungan dari pihak swasta.

"Untuk itu, kami ingin mengundang teman-teman, para investor swasta untuk ikut membangun pemulihan ekonomi republik Indonesia," jelas Encep Sudarwan dalam webinar virtual (4/10).

Selanjutnya, Encep Sudarwan menjelaskan tentang bagaimana dukungan pemerintah untuk skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya yang pertama adalah Project Development Facility (PDF), dalam hal ini pemerintah menyediakan bantuan proyek agar sesuai aturan, dan juga bagaimana pendanaannya. Kemudian yang kedua yaitu, dukungan kelayakan (Veability Gap Fund/VGF). Ketiga adalah mengenai penjaminan infrastruktur, ini yang tidak kalah penting untuk menjamin berbagai macam risiko, dan memberikan ketenangan kepada para investor, dan yang terakhir adalah dukungan pelaksanaan skema (Availability Payment/AP) mendukung ekonomi yang lebih baik.

Dukungan dan fasilitas pemerintah ditujukan untuk menjaga keseimbangan affordability dan feasibility.

“Jadi teman-temen investor, jagan ragu untuk segera bergabung/bekerja sama dengan kami. Di sini pemerintah akan masuk entah melalui PDF-nya, VGF-nya ataupun Availability Payment-nya,” tambahnya

Tidak hanya itu, Direktur Barang Milik Negara Encep Sudarwan, juga menjelaskan tentang concerns investor/ lenders, yang pertama adalah output specification dalam hal ini bagaimana ruang lingkup layanan infrastruktur dari hulu ke hilir, kemudian revenue stream yaitu kekonsistensian untuk menjamin adanya skema pengembalian investasi dari investor, yang selanjutnya adalah pengadaan lahan, untuk mendapatkan kepastian bahwa badan usaha sudah mempunyai akses dan kepemilikan atas lahan, yang juga menjadi faktor penting dapat dilakukannya proyek, dan terakhir yaitu regulasi dan perizinan. Lenders akan mempertimbangkan aspek regulasi untuk melakukan lelang dan delivery layanan serta ketidakpastian perolehan izin lingkungan dan izin lainnya.

Menurut Encep, kontribusi BMN bagi Indonesia itu sendiri, merupakan pendukung perekonomian, dalam hal ini penyediaan layanan infrastruktur, seperti, pembangunan jembatan, jalan dan irigasi, selain itu, menjadi sumber pembiayaan APBN, karena BMN sebagai underlying aset dan penerbitan SBSN, dan juga menjadi aset manager yang handal, penggunaan BMN yang tepat sasaran untuk kemakmuran rakyat.

Untuk informasi, BMN pada Kementerian Perhubungan per 30 Juni 2021 sudah memiliki aset tetap sebanyak Rp582,66 triliun, aset lancar sebanyak Rp9,69 triliun, dan aset-aset lainnya yaitu Rp21,09 triliun. Sedangkan untuk BMN pada Ditjen Perhubungan Darat, aset tetap sudah mencapai Rp19,19 triliun, aset lancar Rp6,37 triliun, dan aset lainnya sebanyak Rp3,05 triliun.