Menkeu susun APBN ramah perubahan iklim

Indonesia berupaya terus menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) bahkan mencapai net zero emission pada 2060. Salah satunya, dengan Climate Change Framework.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pihaknya sebagai pengelola keuangan negara telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework atau APBN responsif pada peluang dan tantangan ekonomi hijau dalam menjalankan tugasnya.

Dirinya lalu menjelaskan dari sisi perpajakan. "Pemerintah menggunakan policy perpajakan untuk bisa memberikan insentif bagi dunia usaha agar kemudian melihat kesempatan di dalam investasi di perekonomian hijau sebagai suatu kesempatan," ucapnya dalam webinar "Green Economy Outlook 2022", Selasa (22/2).

Menurut eks Direktur Bank Dunia ini, pajak karbon disebut dapat mendorong perilaku kegiatan ekonomi, terutama swasta, agar menginternalisasi aktivitasnya dalam bentuk emisi karbon di dalam hitungan investasi.

Lantaran kebijakan anyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dunia usaha, agar bersedia menerapkannya.