Menkeu susun APBN ramah perubahan iklim

Indonesia berupaya terus menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) bahkan mencapai net zero emission pada 2060. Salah satunya, dengan Climate Change Framework.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pihaknya sebagai pengelola keuangan negara telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework atau APBN responsif pada peluang dan tantangan ekonomi hijau dalam menjalankan tugasnya.

Dirinya lalu menjelaskan dari sisi perpajakan. "Pemerintah menggunakan policy perpajakan untuk bisa memberikan insentif bagi dunia usaha agar kemudian melihat kesempatan di dalam investasi di perekonomian hijau sebagai suatu kesempatan," ucapnya dalam webinar "Green Economy Outlook 2022", Selasa (22/2).

Menurut eks Direktur Bank Dunia ini, pajak karbon disebut dapat mendorong perilaku kegiatan ekonomi, terutama swasta, agar menginternalisasi aktivitasnya dalam bentuk emisi karbon di dalam hitungan investasi.

Lantaran kebijakan anyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dunia usaha, agar bersedia menerapkannya.

"[Agar] ini dapat dipergunakan sehingga benar-benar bisa meningkatkan appetite atau keinginan untuk melakukan investasi di bidang-bidang yang ramah lingkungan," sambung Ani, sapaan Sri Mulyani.

Kebijakan lain adalah melalui sisi belanja. Kemenkeu memperkenalkan penandaan anggaran pemerintah yang didedikasikan untuk perubahan iklim (climate budget tagging).

Dirinya mengklaim, program tersebut telah dikembangkan sejak 2016. "Bahkan sekarang pemerintah, pemerintah pusat dalam hal ini, mulai meng-introduce climate budget tagging ini ke tingkat pemerintah daerah."

Instrumen lain melalui sisi pembiayaan (below the line). Kemenkeu mengembangkan green bond, baik konvensional maupun sukuk. Sustainable Development Goals (SDGs)-Government Security Framework, salah satunya.

"Ini adalah cara untuk mendiversifikasikan pembiayaan di satu sisi dari sisi APBN, namun di sisi lain, juga meningkatkan komitmen yang nyata mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat green dan mencapai Sustainable Development Goals," tuturnya.

Ani sesumbar, Kemenkeu bakal terus mengatasi ancaman perubahan iklim. Kemudian, menggunakan instrumen-instrumen keuangan negara untuk membantu transmisi dari perekonomian Indonesia menuju ekonomi hijau.

“Di mana kita mampu untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan perekonomian, namun tetap menjaga planet kita bersama, menjaga bumi kita bersama, menjaga dari kemungkinan ancaman perubahan iklim yang sangat katastropik," pungkasnya.