Komoditas pangan seperti beras dan jagung yang mesti dilindungi dari persaingan tak sehat dengan produk-produk impor.
Penghapusan kuota impor yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto perlu disikapi secara hati-hati. Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti berharap wacana itu tidak bergeser pada dibukanya keran impor untuk semua produk dan jasa.
Menurut Esther, pembatasan kuota untuk impor komoditas tertentu masih perlu diberlakukan pemerintah Indonesia. Ia mencontohkan komoditas pangan seperti beras dan jagung yang mesti dilindungi dari persaingan tak sehat dengan produk-produk impor.
"Namun, siapa yang berhak mengimpor, boleh dibebaskan. Artinya, semua perusahaan punya peluang yang sama untuk menjadi pemegang lisensi impor," kata Esther kepada Alinea.id, Selasa (15/4).
Prabowo mewacanakan penghapusan kuota impor saat berbicara dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, pekan lalu. Ia mengaku sudah menginstruksikan menteri terkait untuk menghapus kuota impor untuk barang-barang kebutuhan utama masyarakat.
“Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.