Sri Mulyani: 70% APBD urusi Pemda dan PNS, rakyat kapan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak boros anggaran hanya untuk wara-wiri.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. / Antara Foto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak boros anggaran hanya untuk wara-wiri.

Pasalnya 13,4% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hanya habis untuk perjalanan dinas. Untuk itu, Menkeu menyampaikan agar kepala daerah lebih efisien dalam mengelola anggarannya.

"Tolong kalau perjalanan dinas, sosialisasi ini satu tahun sekali saja, jangan wara-wiri," katanya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 yang dihadiri ratusan Kepala Daerah di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Pusat, Kamis (14/11). 

Menteri Keuangan terbaik Asia Pasifik 2017-2019 versi majalah keuangan Finance Asia itu meminta, ke depan jika Pemda ingin melakukan sosialisasi di tingkat kementerian dan lembaga dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah-pisah seperti saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat alokasi agar dapat digunakan kepada hal yang lebih penting.

"Jangan hari ini sosialisasi dengan Menteri Keuangan, besok Menteri Kesehatan, bulan depan Menteri Pendidikan lain-lagi. Gitu kan? Sehingga bapak-ibu sekalian wara-wiri," ujarnya.