Sri Mulyani minta BPKP audit peserta BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit komprehensif keseluruhan populasi di Indonesia.

Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran yang disiapkan untuk mensubsidi kalangan tidak mampu dan rentan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tepat sasaran.

"Kami setiap saat akan terus meminta audit, supaya memang betul-betul anggaran yang kita keluarkan mengcover akses kebutuhan kesehatan masyarakat miskin atau kelompok yang kurang mampu," katanya Sri Mulyani saat rapat di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Jumat (6/9).

Sri melanjutkan, berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP sebelumnya, terdapat 27 juta penerima bantuan iuran (PBI) yang seharusnya dikeluarkan dan dibersihkan dari kategori PBI. 

"Kita sudah terima audit BPKP ada sekitar 27 juta yang memang harus dibersihkan dan kemudian dimasukan sesuai dengan target," ucapnya.