Keretakan Marcos-Duterte meningkat karena perubahan konstitusi: Filipina terbelah?
Badan Pemberantasan Narkoba di negara itu mengatakan Marcos tidak pernah masuk dalam “daftar pantauan narkoba” pemerintah.
Hubungan antara dua klan politik paling berpengaruh di Filipina – Marcos dan Dutertes – memburuk. Ketegangan mengenai perubahan konstitusi berubah menjadi perselisihan publik.
Tensi ini juga ditambah dengan pertikaian yang sudah lama berlangsung mengenai dana yang bersifat diskresi dan perselisihan mengenai agenda politik.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa aliansi politik di Filipina cenderung berumur pendek, dan sering kali terjadi hanya karena politisi ingin mengkonsolidasikan dukungan menjelang pemilu. Dinasti politik, dengan seluruh uang, pengaruh, dan dukungan akar rumputnya, memegang kekuasaan dalam menentukan siapa yang akan menjadi presiden.
Perselisihan dimulai dengan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang memangkas anggaran taktis Wakil Presiden Sara Duterte. Hal ini menyusul laporan media tahun lalu yang merinci pengeluarannya sebesar US$2,2 juta (Rp34,4 miliar) hanya dalam 11 hari di awal masa jabatannya.
Dana rahasia tersebut – yang jumlahnya sekaligus dapat dibelanjakan oleh lembaga pemerintah tanpa pengawasan resmi – menjadi fokus penyelidikan parlemen pada akhir tahun 2023, dan Kongres menuntut penjelasan mengenai penggunaannya. Ketua DPR Martin Romualdez, sekutu dekat dan sepupu Marcos, membantah memulai penyelidikan untuk tujuan politik.