MA India tolak penghentian implementasi UU Kewarganegaraan
UU Kewarganegaraan India yang baru memudahkan warga nonmuslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan mendapat kewarganegaraan.
Ketua Mahkamah Agung India Sharad Arvind Bobde menolak permintaan untuk menunda implementasi UU Kewarganegaraan yang mulai berlaku minggu lalu. Namun pengadilan akan mendengar petisi yang menantang keabsahan konstitusi UU itu pada 22 Januari mendatang.
UU Amandemen Kewarganegaraan (CAA) memudahkan warga nonmuslim dari negara tetangga yakni Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang menetap di India sebelum 2015 untuk mendapatkan kewarganegaraan India.
Ribuan orang telah memprotes UU yang dianggap antimuslim itu, dalam serangkaian tindakan untuk menentang pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
"Kami ingin tetap melanjutkan kasus CAA," kata Kapil Sibal, seorang pengacara bagi para pembuat petisi yang menentang UU kewarganegaraan di pengadilan.
Dia menambahkan bahwa UU itu bertentangan dengan konstitusi India yang menjamin kesetaraan bagi semua.