Menlu Retno paparkan capaian dan proyeksi politik luar negeri

Pada 2019, selain melanjutkan 4 prioritas politik luar negeri, perhatian Indonesia akan tercurah pada keanggotaan di DK PBB.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (9/1). / Kementerian Luar Negeri RI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hasil kerja politik luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir dengan empat prioritas utama.

"Prioritas pertama, diplomasi menjaga kedaulatan NKRI. Indonesia adalah negara yang meyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan batas-batas negara," ungkap Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) 2018 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Rabu (9/1).

Dalam 4 tahun terakhir, diplomasi perbatasan dan negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan. "Terdapat 129 perundingan perbatasan dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain, yaitu dengan India, Malaysia, Vietnam, Palau, Filipina, Singapura, Thailand dan Timor-Leste. Negosiasi tidak hanya dilakukan pada tingkat teknis. Upaya tambahan juga dilakukan untuk memperkuat negosiasi, seperti penunjukan Utusan Khusus dan perundingan pada tingkat tinggi, yaitu pada tingkat menteri luar negeri."

Selama empat tahun terakhir, diplomasi Indonesia sangat aktif di Pasifik Selatan. "Berbagai kerja sama dikembangkan, termasuk kerja sama pembangunan, pembangunan kapasitas, kerja sama maritim, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Indonesia merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Nauru, Presiden Palau, dan Presiden Mikronesia. Presiden Indonesia juga telah melakukan Pertemuan dengan PM Solomon Islands."

"Prioritas kedua, perlindungan WNI di luar negeri. Melindungi warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Selama empat tahun terakhir, upaya peningkatan perlindungan dilakukan. Pertama, melalui perubahan corporate culture para diplomat Indonesia untuk memberikan perlindungan secara lebih optimal kepada warga negara Indonesia. Mesin perlindungan akan bekerja lebih besar terutama untuk kelompok-kelompok rentan misalnya perempuan para korban TPPO. Kedua, pembangunan sistem perlindungan termasuk melalui inovasi teknologi terus dilakukan," papar Menlu Retno.