Diplomasi kesehatan jadi prioritas Kementerian Luar Negeri sepanjang 2022

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masih akan menjadikan sektor kesehatan sebagai agenda prioritas Indonesia pada 2022. Agenda yang sama sebelumnya juga menjadi prioritas pada 2021. Melalui Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Indonesia bersama lembaga internasional berperan dalam akses kesetaraan vaksinasi di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Pandemi terbukti membuat 100 juta warga dunia kembali ke jurang kemiskinan dan 800 juta lainnya menderita kelaparan. Untuk itu Indonesia mendorong inisiatif Asean untuk mengatasi pandemi dan diplomasi kesehatan,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan yang disiarkan langsung melalui jaringan Youtube, Kamis (6/1).

Terkait vaksinasi, imbuh Retno hingga akhir 2021 masih ada 41 negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 kurang dari 10% penduduk, dan 98 negara dengan tingkat vaksinasi Covid-19 hanya 40% dari total penduduk. Padahal vaksinasi Covid-19 hanya satu dari banyaknya tantangan hubungan antarnegara seperti konflik, bencana alam, perubahan iklim, dan rivalitas negara adidaya.

Meski laju vaksinasi beberapa negara tergolong lambat, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta vaksin hingga akhir Desember 2021 sekaligus menjadi negara kelima di dunia dengan tingkat vaksinasi terbesar. 

Target vaksinasi lengkap terpenuhi pada 40% dari total jumlah penduduk pada akhir 2021, sementara target vaksinasi lengkap sisanya akan selesai pada pertengahan 2022. Angka ini jauh melampaui terget Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

Retno menambahkan diplomasi kesehatan tak berhenti pada akses kesetaraan vaksin. Lebih jauh, negara-negara di seluruh dunia juga harus didorong dalam agenda perjanjian pandemi atau pandemic treaty. Termasuk di antaranya harus ada mekanisme yang jelas terkait pendanaan kesehatan bagi negara-negara berkembang. Pembahasan ini akan melibatkan WHO dan menjadi salah satu agenda utama presidensi G-20 tahun ini yang berlangsung di Indonesia.

Bagi Indonesia, diplomasi kesehatan menyisakan pekerjaan rumah terkait pemerataan sistem kesehatan nasional, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan. “Indonesia harus menjadi negara yang mampu memproduksi vaksin dan obat sendiri, bahkan memenuhi kebutuhan akan bahan baku obat,” ujar Retno.