Pengadilan di Kashmir lumpuh, tahanan terlunta-lunta

Ribuan orang, termasuk politikus, pengusaha dan aktivis, dilaporkan telah ditahan di Kahsmir yang dikelola India menyusul langkah pemerintah mencabut status khusus wilayah itu pada 4 Agustus. Anggota keluarga yang khawatir telah berbondong-bondong mendatangi pengadilan, namun upaya mereka belum membuahkan hasil.

Kehidupan di Kashmir digambarkan mandek sejak kawasan itu kehilangan otonominya. Koneksi internet dan jaringan ponsel tetap ditangguhkan, jalan-jalan sebagian besar sepi dan puluhan ribu pasukan telah dikerahkan. 

Meski ada jaminan bahwa sekolah-sekolah dan kantor-kantor dapat berfungsi secara normal, faktanya itu belum terjadi. Sebagian besar bisnis tetap tutup sebagai bentuk protes melawan pemerintah, tetapi banyak pemiliknya juga takut dengan pembalasan oleh kelompok militan yang menentang pemerintah India jika mereka kembali beraktivitas seperti biasa.

Banyak tahanan yang disebut telah dipindahkan ke penjara di luar negara bagian.

Altaf Hussein Lone datang ke pengadilan untuk mencari pengacara demi mewakili saudaranya, Shabbir, seorang tokoh desa yang ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Publik (PSA) yang sangat kontroversial, yang antara lain, memungkinkan penahanan tanpa tuntutan resmi hingga dua tahun.