Isu Kashmir, Pakistan: Kami butuh dukungan Indonesia

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Abdul Salik Khan menyatakan bahwa negaranya membutuhkan dukungan dari masyarakat Indonesia terkait konflik Kashmir. Hubungan antara Pakistan dan India memanas kembali atas isu Kashmir yang disengketakan.

Pada 5 Agustus, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut status otonomi khusus atas Kashmir yang dikelola India dan mulai menerapkan pembatasan pergerakan serta memutus akses komunikasi di negara bagian itu. 

Kashmir yang dikuasai India kehilangan haknya untuk membuat UU sendiri dan masyarakat luar Kashmir diizinkan untuk membeli properti di sana.

"Kami membutuhkan dukungan masyarakat Indonesia untuk menentang pelanggaran HAM yang terjadi di Kashmir yang dikelola India," tutur Dubes Khan di Kedutaan Besar Pakistan di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (6/9).

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, Dubes Khan berharap Indonesia juga akan membela Kashmir yang sebagian besar warganya juga merupakan muslim.

"Setiap kali ada isu terkait Palestina atau muslim Rohingya, saya melihat Indonesia selalu berada di garis terdepan untuk membela mereka," ungkap dia.

Dia menyatakan bahwa Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah menelepon Presiden RI Joko Widodo untuk meminta dukungan Indonesia terkait isu Kashmir.

"Kami butuh dukungan kalian, terutama juga sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), untuk membantu menyelesaikan konflik ini," kata dia.

Pada 6 September, Islamabad memperingati Hari Pertahanan yang menandai perang antara Pakistan dan India pada 1965. Dubes Khan menggunakan peringatan tersebut untuk mendeklarasikan solidaritas terhadap masyarakat di Kashmir yang dikelola India.

Masyarakat Kashmir, tambahnya, telah dibatasi pergerakannya selama 32 hari terakhir dan kehadiran militer India pun sangat terlihat.

"Jika pihak India mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di Kashmir, maka mengapa mereka mengerahkan lebih dari 180.000 tentara tambahan ke negara bagian itu? Mengapa mereka menerapkan jam malam sejak awal Agustus?," kata Dubes Khan.

Menurut Khan, PM Modi mencabut status otonomi khusus Kashmir untuk mengubah demografi dari satu-satunya negara bagian di India yang mayoritas muslim.

"Mereka memiliki rencana untuk mengubah demografi Kashmir yang tadinya mayoritas muslim menjadi mayoritas Hindu," tegas dia.

Dia menilai, Modi ingin sepenuhnya mengintegrasikan Kashmir dengan India.

Dubes Khan secara tegas mengecam langkah-langkah India. Menurutnya, keputusan India ilegal karena tidak mendengarkan suara masyarakat Kashmir yang tertindas.

Dia menyebut, setidaknya ada 11 resolusi DK PBB yang menyatakan bahwa status akhir Kashmir akan ditentukan oleh masyarakatnya sendiri melalui pemungutan suara yang diawasi oleh PBB.

"Sejauh ini, seluruh resolusi itu belum dijalankan, jadi bagaimana bisa India menentukan nasib Kashmir secara sepihak?," ungkap Dubes Khan.

Lebih lanjut, Khan menyatakan bahwa isu Kashmir adalah persoalan internasional dan bukan sekadar masalah bilateral antara India dan Pakistan.

"India mengatakan ini masalah bilateral, padahal DK PBB pun sudah campur tangan sejak dulu. Kami akan terus memprotes kekejaman India di Kashmir," jelas dia.

Dia mengatakan bahwa sejak 1989, setidaknya 100.000 masyarakat telah tewas akibat tindakan militer India. Hingga sekarang, lanjutnya, India terus melakukan penindasan berat terhadap masyarakat Kashmir.

Pakistan tidak akan meninggalkan Kashmir

Pada Jumat, PM Khan menyatakan bahwa Pakistan akan semaksimal mungkin menanggapi tindakan India di Kashmir.

"Saya telah memberi tahu bahwa Pakistan tidak menginginkan perang, tetapi pada saat yang sama, kami harus menyadari tantangan yang ada terhadap keamanan dan integritas kami," kata Khan dalam sebuah pernyataan di situs Radio Pakistan milik pemerintah seperti dikutip dari Reuters. "Kami siap untuk semaksimal mungkin menanggapi langkah musuh."

Pekan ini, PM Khan mengatakan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi perang antara India dan Pakistan, tetapi pihaknya tidak akan menjadi inisiator agresi tersebut.

PM Khan telah memimpin kampanye diplomatik internasional yang gencar guna mencari dukungan dari Amerika Serikat, Inggris dan sejumlah negara lainnya untuk memberikan tekanan bagi India.

Senada dengan PM Khan, panglima militer Pakistan, Jenderal Qamar Javed Bajwa, menegaskan bahwa negaranya tidak akan pernah meninggalkan Kashmir.

"Pakistan siap berkorban demi saudara-saudara kami di Kashmir. Kami akan memenuhi tugas kami hingga hembusan napas terakhir," kata dia dalam pidato yang disiarkan melalui siaran televisi.