Sepak terjang Heru di DKI
Heru mengeluarkan kebijakan yang terkesan berkebalikan dengan arah kebijakan Anies Baswedan.
Baru sekitar sebulan dilantik jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengeluarkan sejumlah kebijakan dan terobosan untuk membenahi ibu. Ironisnya, kebijakan-kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan arah kebijakan pendahulunya, Anies Baswedan.
Selang beberapa hari setelah dilantik, misalnya, Heru memutuskan kembali membuka posko pengaduan publik di Balai Kota. Posko semacam itu merupakan program peninggalan Pemprov DKI era Jokowi-Ahok. Pada era Anies, posko tersebut ditiadakan.
Her juga merencanakan kembali menghijaukan kawasan Monas. Ratusan pohon yang ditebang Anies dalam program revitalisasi Monas bakal ditanam kembali oleh Heru. Sebelumnya, Anies berencana bikin Monas jadi plaza beralas beton.
Tak hanya itu, Heru juga memutuskan menyetop pembangunan jalur sepeda yang baru. Anggaran untuk "persepedaan" hanya untuk pemeliharaan, evaluasi, dan sosialisasi. Sebelumnya, Anies menargetkan jalur sepeda sepanjang 535,68 kilometer pada 2026.
Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Siti Zuhro menganggap wajar jika kebijakan-kebijakan Heru yang terkesan kontra Anies memicu kontroversi. Menurut dia, para penjabat seharusnya hanya menjalankan program-program yang dirancang kepala daerah sebelumnya.