Blusukan hanya menjadi pertunjukan politis, performing political art, menyenangkan tetapi tidak mengenyangkan.
Fenomena politisi blusukan memang bukan hal baru, Presiden ke 7 Joko Widodo yang selama ini dicitrakan sebagai tokoh blusukan juga bukan tokoh awal yang lakukan strategi tersebut. Justru, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih awal melakukan blusukan sejak masih bertarung sebagai Wakil Bupati Purwakarta di periode 2003-2008. Dan, masih menjalankan strategi yang sama hingga saat ini.
Tidak keliru, juga bukan kegiatan buruk, blusukan membuat politisi atau pejabat publik mengetahui kondisi paling dekat dengan realitas terkait masyarakatnya. Tetapi, memuji setinggi Rinjani pada aktivitas blusukan juga tidak bijak, faktanya blusukan kian hari bukan lagi sebagai bentuk relasi pejabat publik dan masyarakat, tetapi memudar menjadi industri citra dan manipulatif.
Terbukti, Purwakarta hingga saat ini –Dedi Mulyadi sudah memimpin sejak Wakil Bupati dan Bupati dengan dua periode—, tidak membuat Puwakarta lebih sejahtera dibanding Kabupaten atau Kota lain, layanan publik juga tidak lebih tertib dibanding yang lain. Blusukan hanya menjadi pertunjukan politis, performing political art, menyenangkan tetapi tidak mengenyangkan.
Jalan mundur
Di Jawa Barat, terjadi reformasi dan perubahan corak kepemimpinan sejak Ahmad Heryawan berkuasa, berlanjut dengan inovasi teknologi birokrasi di era Ridwan Kamil. Tentu, setiap masa kekuasaan miliki keburukannya sendiri, tetapi ada titik penting yang ditinggalkan pada tiap periode. Dan, Dedi Mulyadi potensial membuat ritme pembangunan Jawa Barat alami stagnansi, bahkan mundur.