Enam bulan menjabat, kinerja Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan (Dedi-Erwan) diapresiasi masyarakat Jabar. Hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada periode 1-5 Juli menemukan sebanyak 77,9% warga Jabar puas dengan kinerja Pemprov Jabar.
Persepsi masyarakat terhadap beragam program dan kebijakan yang diberlakukan Dedi-Erwan cenderung positif. Salah satunya yang disorot ialah kebijakan menangani anak-anak bermasalah dengan program pembinaan di institusi militer.
Sigi Kompas merekam sebanyak 95,7% responden mengapresiasi kebijakan Dedi Mulyadi untuk mendisiplinkan pelajar di barak-barak militer. Sebanyak 35% di antaranya bahkan menyatakan sangat puas dengan model pembinaan karakter semacam itu.
"Soal barak cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," kata peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (21/8).
Kebijakan mendisplinkan siswa nakal di barak militer diwacanakan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pada April 2025. Sebulan berselang, tercatat setidaknya sudah ada 272 siswa yang dikirimkan ke sejumlah institusi militer di Jabar. Pada Juni 2025, Pemprov Jabar juga kembali mengirimkan puluhan siswa bermasalah untuk didisiplinkan di barak militer.
Kebijakan itu sempat banjir kritik dari berbagai kalangan. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan menyebut kebijakan KDM dangkal. Menurut dia, pendidikan di barak militer tak efektif untuk mendisplinkan para siswa yang dianggap bermasalah.
"Barak itu fungsinya untuk mendisplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir... Kan itu dangkal," kata Rocky dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC), Mei lalu.
Kebijakan KDM juga dipersoalkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam kajiannya, KPAI menemukan potensi pelanggaran hak anak dalam program pendispilinan di barak militer ala KDM. Sebanyak 6,7% anak yang jadi peserta mengaku tak tahu kenapa mereka dipilih jadi peserta pelatihan di barak.
Kala itu, KDM membalas temuan KPAI dengan sindiran. "Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem (anak yang bermasalah)," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5).
Tak hanya dipersoalkan KPAI, KDM juga dilaporkan oleh orangtua anak ke KomnasHAM. Ketika itu, Ketua KomnasHAM Atnike Nova Sigiro sempat meminta agar kebijakan itu dievaluasi. "Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike.
Namun, sejumlah kalangan juga mengapreasiasi kebijakan itu. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengatakan program pembinaan disiplin dan karakter yang bekerja sama dengan TNI-Polri ini merupakan solusi bagi masa depan anak-anak bermasalah.
Meskipun program tersebut dilaksanakan di lingkungan militer, menurut pria yang akrab disapa Kak Seto itu, para siswa tetap mendapatkan hak dasar mereka sebagai anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.
"Dalam program ini, anak-anak tetap dijamin haknya untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta didorong untuk menyampaikan pendapat mereka," ujar Kak Seto.
Pengaruh media sosial
Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan-kebijakan KDM, termasuk soal pendisplinan siswa bermasalah di barak militer, tak lepas dari populernya KDM di jagat maya. Di Youtube saja, kanal Kang Dedi Mulyadi Channel kini sudah punya lebih dari 8 juta pelanggan.
Jika diakumulasi dengan jumlah pengikut loyal di akun media lainnya, semisal TikTok dan Instagram, KDM punya kisaran 34,6 juta penggemar di jagat maya. Sebagian loyalis KDM bahkan tergolong garis keras, siap menyerang balik siapa saja yang mengkritik KDM.
Hasil survei Kompas mencatat akun media sosial pribadi KDM bahkan menjadi rujukan informasi yang lebih populer bagi warga Jabar ketimbang situs-situs resmi milik Pemprov Jabar. Sebanyak 46,7% responden mengaku mendapat info terkait Jabar lewan akun KDM. Hanya kisaran 12% yang mengecek medsos Pemprov Jabar untuk mengetahui informasi terbaru terkait Jabar.
Kerja keras KDM di media sosial itu juga terekam di sigi Kompas dalam bentuk citra KDM yang nyaris sempurna di mata publik Jabar. Sebanyak 97,1% responden menyatakan menyukai sosok KDM. Hanya 2,1% warga Jabar yang mengaku tidak menyukainya.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan dukungan terhadap KDM sedang tinggi-tingginya karena disokong popularitasnya yang terus meroket. Namun, ia mengingatkan agar KDM memastikan kinerja sebagai gubernur yang rutin ia pertontonkan di beragam platform media sosial benar-benar efektif.
"Misalnya, nanti nih. Setelah ada program (siswa) dikirim ke barak, tetapi masih banyak tawuran terjadi di mana-mana. Sentimen positifnya akan berkurang," ujar Adi seperti dikutip dari Kompas TV.
Adi mengatakan persoalan yang harus dituntaskan KDM saat ini hanya tinggal terkait ekonomi, semisal tingginya pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan di Jabar. Ia berkelakar tingkat kepuasan publik terhadap KDM bisa mencapai 1.000% jika persoalan itu bisa dituntaskan.
