Kebijakan Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melarang kegiatan karya wisata atau study tour banjir kritik. Sejumlah kepala daerah di Jawa Barat menolak kebijakan itu. Protes, misalnya, dikemukakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berpendapat karyawisata boleh digelar sekolah-sekolah di Bandung asal tidak memberatkan para siswa dan keluarga mereka. Siswa yang tidak ikut cukup diberi sanksi berupa pengurangan nilai.
Adapun Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyebut study tour bisa tetap dilaksanakan asalkan disertai rambu-rambu dan pengawasan yang kuat. Menurutnya, kegiatan luar kelas dapat memperkaya wawasan siswa di luar kurikulum formal.
Demikian pula Bupati Bandung Dadang Supriatna. Dadang berpendapat pemerintah perlu memberikan alternatif kegiatan lain jika karyawisata hendak dilarang. Selama ada kesepakatan dari orangtua dan nilai edukatif dari kegiatan, menurut dia, study tour tidak seharusnya dilarang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai sikap berseberangan yang ditunjukan sejumlah wali kota dan bupati mengindikasikan kebijakan Dedi Mulyadi yang tak tepat. Menurut dia, KDM kerap memutuskan kebijakan berbasis selera pribadi, bukan berdasarkan pertimbangan teknokratik.
"Pertama, Dedi Mulyadi belum pernah keluarkan kebijakan yang matang. Selama ini, ia memutuskan apa yang ada di kepala tanpa kajian dan kebijaksanaan, hanya demi mendulang viral dan dukungan masyarakat maya. Ini dilematis karena kebijakan Dedi Mulyadi potensial tidak baik dan hanya membikin gaduh," kata Dedi kepada Alinea.id, Senin (26/7).
Dedi memuji sikap Farhan dan kawan-kawan yang berani menolak kebijakan KDM. Pasalnya, mereka berisiko di-bully loyalis KDM di jagat maya. Di sisi lain, sikap berseberangan itu mengindikasikan ada disharmoni antara para bupati dan wali kota di Jawa Barat dengan KDM
"Karena memimpin dan mengambil kebijakan secara personal, tanpa solusi dan pertimbangan. Study tour bukan akar masalah di sekolah, masalahnya adalah pengawasan dan kebijakan. Dedi Mulyadi malas berpikir mencari solusi sehingga ia menghilangkan studi tour, bukan memperbaikinya," kata Dedi.
Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa berpendapat disharmonisasi yang mulai muncul antara Gubernur Jawa Barat dengan para kepala daerah di Jawa Barat ialah buah kebijakan yang tak matang. Di sejumlah daerah, kegiatan karya wisata turut mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Jadi, ada perlawanan dari mereka. Harusnya KDM lebih mengkaji kebijakan dengan lebih mendalam. Banyak sebenarnya yang kebijakan sangat populis dari KDM. Tetapi, itu sangat ditentukan oleh keputusannya sendiri," kata Ardha kepada Alinea.id, Senin (28/7).
Ardha sepakat sikap berseberangan yang ditunjukkan para kepala daerah di Jabar cukup berisiko. Pasalnya, popularitas KDM sedang meroket karena konten-kontennya yang viral di media sosial.
"Pihak yang berlawanan bisa kena sentimen negatif. Tetapi, para kepala daerah yang berlawanan ini sebenarnya memberi peringatan kepada KDM, untuk membuat kebijakan agar lebih teknokratik dan tidak populis," kata Ardha.
