Tak hanya murid sekolah, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi juga berniat mengirim orang-orang dewasa yang bermasalah ke barak militer. Rencana itu berulang kali ia ungkapkan usai meninjau kondisi para siswa yang menjalani pendidikan disiplin di sejumlah barak militer TNI di Jabar, belum lama ini.
Yang masuk kategori orang dewasa bermasalah, menurut pria yang akrab disapa KDM itu, di antaranya ialah mereka yang meresahkan publik, mabuk-mabukan dan terlibat geng motor.
"Orang yang tidak pernah balik ke rumahnya, meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan enggak bisa dipidana. Kemudian, tidak semua hal bisa dipidana," kata Dedi kepada wartawan di Dodik Bela Negara, Rindam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Senin (5/4).
Pendidikan bagi orang dewasa, lanjut Dedi, berbeda dengan para pelajar yang mendapatkan pendidikan karakter. Orang dewasa yang bermasalah akan diberikan berbagai pelatihan, semisal di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pertukangan.
"Kalau ada proyek provinsi seperti jalan, irigasi, bangunan sekolah, nanti kita koordinasikan dengan kontraktor untuk menjadi karyawanya. Tetapi, diawasi oleh militer. Nanti gajinya diserahkan ke keluarga," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Saat ini, ratusan anak "nakal" di Jabar tengah mengenyam pendidikan karakter di berbagai barak militer. Anak-anak itu didisiplinkan karena kerap terlibat tawuran, bolos sekolah, minum alkohol, dan kecanduan gim ponsel.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai ada "sesat pikir" dalam rencana KDM mendisiplinkan orang dewasa bermasalah di barak militer. KDM, kata dia, seolah mendiskreditkan instansi sekolah karena dianggap tidak becus mendidik murid hingga dewasa.
"Sekolah formal dianggap gagal dalam menggembleng anak yang bermasalah tadi. Karena KDM tidak percaya dengan sekolah formal, maka dia menyerahkannya ke tentara dan tentara dianggap bisa menyelesaikan masalah anak tadi," kata Rakhmat kepada Alinea.id, Senin (5/5).
Jika sekolah dikelola dengan baik, menurut Rakhmat, pemerintah daerah semestinya punya peluang berkerja sama untuk mendidik siswa via dinas pendidikan setempat. Artinya, militer tak perlu dilibatkan untuk menghukum siswa atau orang dewasa bermasalah.
"Ini (pendidikan disiplin ala militer) sebenarnya di luar wilayah aturan prinsip sekolah pendidikan formal. Kenapa? Karena yang mengelolanya bukan dari sekolah, tetapi dari tentara. Bukan tupoksinya tentara mengajar. Tentara itu tupoksinya adalah mengamankan kedaulatan negara," kata Rakhmat.
Lebih jauh, Rakhmat berpendapat pendidikan militer jangka pendek untuk mengubah perilaku siswa atau orang dewasa yang bermasalah tak akan efektif. Upaya mengubah perilaku masyarakat, kata dia, memerlukan cara yang sistematis dan perlu kurikulum pendidikan yang berkesinambungan.
"Jadi, secara tata kelola, itu masalahnya. Jadi, KDM memahami pendidikan itu secara itu keliru karena pendidikan harus terkoordinasi sistematis dan seterusnya. Tentara diterjunkan untuk menertibkan siswa itu tanda ada krisis kepercayaan terhadap lembaga pendidikan formal," kata Rakhmat.
Ketimbang pendidikan singkat di barak militer, Rakhmat menyarankan agar KDM membentuk sekolah-sekolah yang menyerupai SMA Taruna Nusantara yang memang bergaya semi militer. Namun, institusi itu tetap di bawah naungan Dinas Pendidikan Jabar."Dia bisa melakukannya dengan membangun sekolah," imbuh dia.
Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan sepakat pendisiplinan siswa atau orang dewasa bermasalah di barak militer yang dijalankan KDM tak tepat. Menurut dia, corak pendidikan di barak militer tidak cocok untuk masyarakat sipil.
"Ini bagian desain besar militerisme untuk mendisiplinkan anak-anak yang dianggap bermasalah, untuk kemudian dididik. Ini tidak lain sebagai bagian penguatan militerisme dalam pemerintahan Prabowo Subianto, terutama setelah disahkan UU TNI," kata Halili kepada Alinea.id, Senin (5/5).
Meskipun diprotes publik, revisi UU TNI disahkan DPR dan pemerintah, Maret lalu. Salah satu poin yang dipersoalkan ialah perluasan peran TNI di ranah sipil. Itu ditandai dengan tambahan pos-pos sipil yang bisa dipegang prajurit TNI aktif.
Lebih jauh, Halili sepakat militerisme bukan solusi untuk mengubah perilaku masyarakat yang buruk. Pendidikan militer, kata dia, hanya menjadikan warga negara sebagai objek pertahanan.
"Jadi, ini doktrinnya adalah bersedia atau tidak bersedia, siap atau tidak siap. Mereka (tentara) memang didik untuk perang. Jadi, ini tentu beda dengan pendidikan sipil yang berorientasi dengan peradaban," kata Halili.
