Cetak biru ini bukan hanya dokumen teknokratik, melainkan visi kolektif tentang bagaimana mobilitas dibangun secara adil, ramah lingkungan, dan menjawab tantangan masa depan.
Indonesia sedang berada di era transisi mobil listrik, namun hingga kini belum cetak biru baru untuk sistem transportasi nasionalnya. Meningkatnya ketidakpastian global, ketersediaan energi, serta perubahan iklim, memperkuat alasan pembaharuan sistem transportasi perlu segera diubah.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi transportasi yang kompleks. Pemerintah kesulitan mengintervensi kebijakan taksi daring, adopsi kendaraan listrik berjalan lambat, dan perilaku berkendara masyarakat belum berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan.
Di saat yang sama, Indonesia juga telah berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, hingga kini, belum ada pembaruan cetak biru transportasi nasional yang secara komprehensif mengintegrasikan tantangan zaman ini.
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), yang menjadi kerangka pengelolaan mobilitas, saat ini masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Departemen Perhubungan 2005–2025. Fokusnya tetap pada efisiensi dan konektivitas, tanpa banyak menyentuh isu-isu krusial seperti perubahan struktur bisnis transportasi digital, pengendalian emisi, keterjangkauan akses transportasi publik, atau transisi energi dari kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.
Di lapangan, kita melihat kenyataan yang mengkhawatirkan. Pemerintah daerah masih enggan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan angkutan massal. Akibatnya, penggunaan sepeda motor terus meningkat, konsumsi bahan bakar fosil tetap tinggi, dan ketergantungan terhadap impor BBM tidak kunjung menurun.