Saatnya membangun cetak biru (baru) sistem transportasi nasional

Indonesia sedang berada di era transisi mobil listrik, namun hingga kini belum cetak biru baru untuk sistem transportasi nasionalnya. Meningkatnya ketidakpastian global, ketersediaan energi, serta perubahan iklim, memperkuat alasan pembaharuan sistem transportasi perlu segera diubah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi transportasi yang kompleks. Pemerintah kesulitan mengintervensi kebijakan taksi daring, adopsi kendaraan listrik berjalan lambat, dan perilaku berkendara masyarakat belum berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan.

Di saat yang sama, Indonesia juga telah berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, hingga kini, belum ada pembaruan cetak biru transportasi nasional yang secara komprehensif mengintegrasikan tantangan zaman ini.

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), yang menjadi kerangka pengelolaan mobilitas, saat ini masih merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Departemen Perhubungan 2005–2025. Fokusnya tetap pada efisiensi dan konektivitas, tanpa banyak menyentuh isu-isu krusial seperti perubahan struktur bisnis transportasi digital, pengendalian emisi, keterjangkauan akses transportasi publik, atau transisi energi dari kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.

Di lapangan, kita melihat kenyataan yang mengkhawatirkan. Pemerintah daerah masih enggan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan angkutan massal. Akibatnya, penggunaan sepeda motor terus meningkat, konsumsi bahan bakar fosil tetap tinggi, dan ketergantungan terhadap impor BBM tidak kunjung menurun.

Menurut laporan Kemenhub, sepeda motor dapat menyumbang 75% polusi dari sektor transportasi. Bisnis transportasi daring yang berkembang secara natural oleh pasar juga menyulitkan intervensi negara untuk menjamin keadilan dan keselamatan.

Momen ini semestinya menyadarkan kita: Indonesia membutuhkan cetak biru transportasi nasional yang baru. Cetak biru ini bukan hanya dokumen teknokratik, melainkan visi kolektif tentang bagaimana mobilitas dibangun secara adil, ramah lingkungan, dan menjawab tantangan masa depan. Cetak biru yang tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga menyelaraskan pergerakan manusia, kebijakan energi, dan ruang hidup kota.

Sejumlah negara sudah mengambil langkah berani. Korea Selatan memiliki Seoul Transportation 2030, yang menekankan keterpaduan moda dan pengurangan emisi. Singapura menyusun Smart Mobility 2030, memadukan data, AI, dan kebijakan mobilitas publik. Bahkan Vietnam telah menyatakan komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik bagi seluruh angkutan massalnya.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas. Infrastruktur digital dan fisik telah dibangun. Industri kendaraan listrik mulai tumbuh. Energi baru terbarukan makin terjangkau. Semua variabel ini menanti disatukan dalam sebuah strategi besar yang menjadikan sistem transportasi nasional sebagai tulang punggung transisi energi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, jika pembaruan ini tidak segera dilakukan, maka kebijakan sektoral akan semakin tidak sinkron, pembangunan infrastruktur rentan mubazir, dan momentum transisi transportasi rendah karbon bisa hilang begitu saja. Akumulasi dari kelambanan itu bukan hanya akan menambah polusi dan kemacetan, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Saatnya Sistranas tidak lagi bicara tentang masa lalu, melainkan berani menetapkan arah baru untuk masa depan. Karena setiap kilometer jalan yang kita bangun, semestinya membawa Indonesia lebih dekat pada mobilitas yang adil, sehat, dan berkelanjutan.