Anggota Komisi VII DPR ungkap dehabibienisasi di BRIN
Dia mencatat ada sejumlah upaya dehabibienisasi atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI BJ Habibie.
Tidak tercantumnya nama Habibie dalam lini masa perkembangan riset dan teknologi di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, merupakan indikasi nyata adanya dehabibienisasi yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Sebelumnya dehabibienisasi itu bersifat kelembagaan. Namun, kata Mulyanto, dengan penghilangan secara sengaja nama Habibie dari lini masa perkembangan iptek nasional, dugaan itu menjadi terkonfirmasi.
Mulyanto tidak asal bicara. Ia mencatat ada sejumlah upaya dehabibienisasi atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI BJ Habibie, utamanya melalui perombakan kelembagaan riset dan teknologi.
"Saya mencatat akhir bulan lalu telah ditutup lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya telah dibubarkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN," ujar politikus PKS itu, dalam keterangannya, Senin (6/2).
"Kita menyaksikan porak-porandanya BPPT dan hasil-hasil rekayasanya baik tsunami early warning system, Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV/drone) tipe Medium Altitude Long Endurance (MALE), dan lain-lain," papar dia.