APH diminta usut oknum parpol sunat bantuan pondok pesantren di Sumut

Dugaan pemotongan dana untuk pondek pesantren itu terungkap berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Foto: dpr.go.id/MAN

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama (Kemenag) untuk pondok pesantren di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.   

Dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu terungkap berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Silahkan saja itu diusut, karena itu adalah bagian dari transparansi kepada publik jika benar ada temuan-temuan tersebut," ujar Ace kepada wartawan, Senin (30/5). 

Ace menegaskan pihaknya sejak awal meminta Kemenag untuk mengedepankan transparansi dalam setiap penyaluran dana bantuan dan operasional pesantren maupun madrasah. 

"Tidak boleh ada potongan, karena itu adalah hak dari penerima bantuan operasional tersebut," kata tegas Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar ini.