Berdalih UU Cipta Kerja, pledoi Surya Darmadi dinilai lemah
"UU Ciptaker (Cipta Kerja) sudah tidak ada, kan."
Nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan negara di Indragiri Hulu, Riau, Surya Darmadi, dinilai lemah. Pangkalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat.
Saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/2) lalu, kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, menyampaikan, kesalahan kliennya semestinya tidak diproses secara hukum. Dalihnya, "penyimpangan" tersebut "diampuni" atau diakomodiasi dalam Pasal 110 A dan Pasal 110 B UU Cipta Kerja.
"UU Ciptaker (Cipta Kerja) sudah tidak ada, kan," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO FH Unand), Feri Amsari, saat dihubungi Alinea.id, Senin (20/2).
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena ada kesalahan prosedur dalam penyusunannya atau cacat formil. Pemerintah dan DPR pun diperintahkan memperbaikinya hingga 2 tahun sejak putusan itu dibacakan atau statusnya menjadi inkonstitusional permanen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Sayangnya, pada Kamis (16/2), DPR tidak mengesahkannya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III 2022/2023.