Aspek Indonesia: Pandemi dan UU Cipta Kerja jadi perhatian pekerja selama 2020
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya PHK massal yang dilakukan sepihak oleh perusahaan.

KSPI: Varian baru Covid-19 akan memukul industri manufaktur 2021
Pandemi Covid-19, resesi ekonomi, dan ledakan PHK dapat memicu krisis sosial.

Diprediksi bakal banyak TKA China masuk Indonesia tahun depan
Said Iqbal nilai UU Cipta Kerja berbahaya, liberal, peran negara diabaikan.

Tolak UU Cipta Kerja, KSPI kembali unjuk rasa di MK besok
Unjuk rasa bakal dilakukan dengan memperhatikan prokes Covid-19.

Beda peran LPI dengan lembaga sejenis
LPI yang baru dibentuk berbeda fungsi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah rampungkan aturan turunan Lembaga Pengelola Investasi
Kedua PP ini bertujuan untuk menjawab tantangan struktural dari sisi investasi.

Jika ada kejanggalan proses judicial review di MK, KSPI: Kami akan mogok kerja nasional
Menurut Said iqbal, ukuran keadilan dapat ditilik dari pendapat ahli dan dikabulkannya tuntutan buruh.

KSPI: UU Cipta Kerja berpotensi turunkan investment grade Indonesia
UU Cipta Kerja dinilai membahayakan perlindungan buruh di seluruh dunia.

Ilham Habibie: RPP UU Ciptaker jamin ketersediaan tanah
RPP Penataan Ruang RDTR digital didesain compatible dengan Online Single Submission (OSS) pada bank tanah.

Jokowi: UU Ciptaker untuk akhiri kompleksitas birokrasi
Keberadaan UU Ciptaker dibutuhkan, untuk menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Pemerintah pusat diminta perjelas kewenangan daerah di aturan turunan UU Ciptaker
Penjelasan kewenangan bertujuan agar ada sinkronisasi di daerah.

UU Ciptaker dapat mendorong pertumbuhan investasi di daerah
Ada perubahan penetapan pemberian insentif fiskal yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda, menjadi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Kemendagri: Kunci peningkatan investasi di daerah adalah sinkronisasi kebijakan
Investasi di daerah berjalan kalau penyelenggaraan peraturan di daerah perlu diharmonisasikan.

Kemenkeu: PP pajak dan retribusi akan dorong peningkatan ekonomi di daerah
Selain penghapusan retribusi, penyederhanaan kebijakan di sisi PDRD juga terkait penyesuaian tarif.

Gubernur tak bisa putuskan upah minimum, KSPI: Itu keliru
SE tersebut meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sesuai UU Ciptaker.

Pemerintah sosialisasikan UU Ciptaker di sektor perdagangan hingga kesehatan
Pemerintah membentuk tim independen yang akan berkunjung ke beberapa kota untuk menyerap masukan dari masyarakat.

Pemerintah sebut UU Ciptaker akan cegah praktik korupsi di pemerintahan
Proses perizinan di berbagai level telah dilakukan secara online dan dapat dipantau oleh setiap orang.

Bila kegiatan usaha hulu migas mendadak diatur UU Ciptaker
Fraksi PKS desak pemerintah tuntaskan sengkarut klausul UU Ciptaker klaster migas.

Jokowi pamer UU Ciptaker di WEF
Jokowi sebut pengesahan UU Cipta Kerja langkah besar untuk mempermudah izin usaha.

UU Cipta Kerja dukung perkembangan industri halal
Sertifikasi halal sangat penting untuk ekspor karena memberikan jaminan untuk para klien asing.

UU Cipta Kerja dinilai jadi momentum wujudkan keadilan sosial
Kemenko Perekonomian perlu menggandeng semua elemen untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bersiap jadi hub industri halal global, pemerintah siapkan 6 kawasan khusus
Dari enam calon kawasan industri halal tersebut, dua di antaranya telah memasuki tahap verifikasi.

Pemerintah bebaskan biaya sertifikasi halal bagi 64 juta UMK
Jika dalam proses memperoleh sertifikat halal tersebut memunculkan biaya-biaya tambahan, seluruhnya nanti akan ditanggung pemerintah.

AASI: UU Cipta Kerja berpotensi kembangkan asuransi syariah
UU Cipta Kerja diharapkan mengakomodasi lingkup industri halal yang lebih luas.

UU Cipta Kerja kacaukan sistem perizinan dan pengawasan P3MI
Perempuan, aktor dominan dalam kasus-kasus pelanggaran hak buruh migran, lebih membutuhkan pengesahan UU PKS dan UU PPRT.
