Surya Darmadi diklaim tak melakukan korupsi, singgung UU Cipta Kerja
Surya Darmadi didakwa merugikan perekonomian negara sekitar Rp73 T dalam kasus korupsi perizinan melalui Duta Palma Group.
Partai Buruh segera ajukan judicial review tolak pengesahan UU PPP
Gugatan akan diajukan oleh Partai Buruh sendiri, dan yang kedua oleh Konfederasi Serikat Buruh, serta Serikat Petani Indonesia (SPI).
Tolak revisi UU PPP, 10.000 buruh se-Jabodetabek akan unjuk aksi di Gedung DPR
Revisi UU PPP dinilai hanya akal bulus pemerintah dan DPR, untuk memuluskan pengesahan kembali UU Cipta Kerja.
DPR sahkan RUU PPP, landasan hukum UU Cipta Kerja
Kecuali PKS, RUU PPP sebagai landasan hukum UU Cipta Kerja disetujui oleh depalan fraksi parpol di DPR.
KKP sinergikan penegakan hukum sektor kelautan
KKP merumuskan pola pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan pascaberlakunya UU Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh ancam gelar demo besar-besaran pada 7 Februari
Aksi unjuk rasa buruh mengusung 2 tuntutan. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan meminta DPR RI memanggil Menaker atau Presiden.
Kemendagri minta pemda dorong kemudahan berusaha
Berdasarkan data Indeks Inovasi Global, regulasi kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 81 dari 135 negara.
Faisal Basri sebut telah terjadi pelemahan institusi melalui politik dan ekonomi
Khusus di sektor ekonomi, pelemahan terjadi melalui kelahiran anak cucu Undang-Undang Cipta Kerja.
Partai Buruh sebut peran parpol "jauh panggang dari api"
Pun demikian dengan oposisi, yang dinilai cenderung setengah hati menghadapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ragam tafsir dan dampak putusan MK soal UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja menuai beragam penafsiran.
Korporasi kawasan hutan dan multitafsir putusan MK soal UU Ciptaker
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan proses legislasi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan pemerintah diminta merevisi.
4 dampak keputusan MK terhadap pembangunan ibu kota negara baru
Pembangunan ibu kota baru disebut-sebut bakal banyak menggunakan dana dari investor.
Indef: Formula di UU Cipta Kerja berdampak pada tingkat kenaikan upah
Setelah ada UU Cipta Kerja, formulasi penyesuaian upah minimum mengacu pada PP 36 Tahun 2021.
Mayoritas fraksi DPR menginginkan revisi UU Ciptaker sesuai putusan MK
MK dalam putusannya juga telah memberikan petunjuk yang jelas terkait apa saja yang harus diperbaiki.
Jimly Asshiddiqie minta UU Cipta Kerja diperbaiki secara benar
DPR dan pemerintah tidak boleh lagi sembarangan membuat UU, karena ada mekanisme kontrol konstitusional melalui uji formil.
Presiden minta revisi UU Cipta Kerja masuk Prolegnas 2022
Keberadaan UU Cipta Kerja dinilai telah berdampak positif bagi perekonomian nasional.
UU Ciptaker, Jokowi perintahkan para menko tindaklanjuti putusan MK
Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK terkait Undang-undang Cipta Kerja.
Pelaku usaha berharap perbaikan UU Cipta Kerja selesai pertengahan 2022
Pelaku usaha akan aktif memberikan masukan, saran, dan pandangan agar perbaikan UU Cipta Kerja ini lebih baik dan bermanfaat.
Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja
Memperbaiki undang-undang hasil keputusan MK menjadi sesuatu yang biasa terjadi.
Heran atas putusan MK, anggota DPR: UU Ciptaker ancam kedaulatan negara
Jika proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukumnya pun inkonstitusional.
KSPI minta gubernur se-Indonesia cabut SK UMP 2022
Desakan ini disampaikan seiring adanya putusan MK tentang UU Cipta Kerja, yang dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional terbatas.
Klaim UU Ciptaker berlaku, Airlangga disebut "corong pengusaha"
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengklaim UU Cipta Kerja dan turunannya tetap berlaku pasca-putusan MK.
UU Ciptaker inkonstitusional, KSPI nilai PP Pengupahan ditangguhkan
"Kami bisa menafsirkan, bahwa aturan-aturan ketenagakerjaan yang sifatnya strategis dan berdampak luas harus kembali ke UU 13/2003."
Cacat formil, MK: UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat
Status UU Cipta Kerja berpeluang menjadi inkonstitusional permanen jika pemerintah dan DPR tidak menjalankan putusan MK.
Inkonstitusional bersyarat, MK perintahkan DPR-pemerintah perbaiki UU Cipta Kerja
Hakim MK Suhartoyo mengatakan, UU Cipta Kerja cacat formil, karena tidak memenuhi ketentuan UUD 1945.
