Cak Imin dukung transaksi kripto dan fintech dikenakan pajak
Potensi penerimaan negara dari transaksi kripto dan fintech dinilai sangat menjanjikan.
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi uang kripto alias cryptocurrency dan layanan teknologi finansial (fintech). Menurutnya skema pajak atas transaksi kripto dan layanan fintech dapat dijadikan sumber pendapatan baru negara.
"Transaksi kripto dan fintech sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi saya dukung aturan pengenaan PPh dan PPN untuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (9/4).
Mengutip laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai transaksi aset kripto mencapai Rp64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp859,4 triliun pada tahun lalu. Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, tercatat sebesar Rp83,3 triliun.
"Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi sudah sepatutnya dioptimalkan," ujarnya.
Ketua Umum PKB ini juga meminta Kementerian Keuangan mengkaji dan berkoordinasi dengan pengusaha transaksi aset kripto maupun Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan.