Srimul: Insentif kendaraan listrik masih harus konsultasi dengan DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul) mengungkapkan, insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) saat ini sudah ada dalam proses menuju final. Pada proses final tersebut, pemerintah juga telah menetapkan besaran insentif KBLBB untuk masing-masing jenis kendaraan dan kementerian/lembaga (K/L) yang akan memegang wewenang anggaran insentif tersebut.

Kendati demikian, sebelum secara resmi diumumkan, kebijakan insentif tersebut masih perlu dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Srimul, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola keuangan negara harus memberitahukan pada DPR terkait adanya anggaran baru.

“Finalisasi masih dilakukan sekarang ini. Seperti yang saya bilang di beberapa kesempatan, kalau ada insentif yang baru, terutama dengan dana APBN, maka kami harus berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Karena mereka yang memiliki hak budgeting,”  ujar Srimul pada wartawan di kawasan Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resminya menyampaikan, peraturan terkait KBLBB sedang difinalkan dalam waktu dekat.

“Kami sudah finalkan terkait KBLBB di rapat terbatas kemarin, minggu depan sudah harus keluar Peraturan Menteri (Permen) dari Kementerian Keuangan terkait subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan, Februari awal. Rp7 juta kira-kira untuk motor listrik baru, dan nanti akan diumumkan semua. Nanti akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana,” ujar Luhut.

Luhut bilang, kesiapan Indonesia dalam membangun ekosistem menuju transformasi KBLBB terealisasi melalui, tengah dibangunnya proyek kawasan industri di Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning, Kalimantan Utara.

“Ekosistem yang kita bangun ini sudah ada raw material-nya, refinery-nya, EV battery-nya, semua sudah tersusun. Ini sudah berjalan dan presiden akan ground breaking pada 17 Februari untuk 1.400 megawatt dari 10.000 megawatt di Sungai Kayan dan sekitarnya. Jadi ini one of the largest and greatest downstream industry akan ada di Tanah Kuning nanti,” tuturnya.