Data KPAI diretas, anggota DPD RI minta ketuanya diperiksa
"Jajaran petinggi KPAI harus buka suara, data apa yang dicuri peretas," tegas dia.
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha, menyatakan, seluruh kementerian dan lembaga negara harus serius memperhatikan masalah risiko siber. Hal tersebut, menyusul kebocoran data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Abdul menegaskan, kejadian yang dialami KPAI menambah panjang kasus kebocoran data di kementerian dan lembaga yang seharusnya dijamin pemerintah.
"Kerja lembaga-lembaga intelijen dalam menyikapi skandal-skandal kebocoran data siber yang seharusnya confidential, ingin saya pertanyakan," kata Abdul kepada Alinea.id, Minggu (24/10).
Berdasar hasil studi yang dilakukannya dibeberapa negara, Dia menyatakan, risiko siber tidak lagi sebatas masalah keamanan informasi. Keamanan siber bukan lagi urusan satu unit kerja tertentu saja.
Masalah keamanan siber, kata dia, termasuk keamanan basis data, telah menembus seluruh departemen dan fungsi organisasi. "Dengan cara pandang seperti itu, sehubungan berita kebocoran data KPAI, patut diperiksa seberapa jauh Ketua KPAI punya pemahaman tentang kerahasiaan data di kantornya serta seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukannya guna menjaga data itu," ujarnya.