Datangi KPK, Dirut PLN beberkan sertifikasi aset dan minta dukungan

Zulkifli mengaku, meminta dukungan KPK terkait pengelolaan limbah.

Logo PLN. Istimewa

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Lawatan itu dalam rangka kerja sama dengan lembaga antirasuah, seperti sertifikasi aset tanah milik perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Zulkifli mengapresiasi KPK dan Kementerian ATR/BPN atas bantuan serta dukungan sertifikasi tanah. Sebab, per 31 Desember 2019, dari 92.213 persil tanah milik PLN baru 28.282 persil yang bersertifikat. Sedangkan, sisanya 63.931 persil tanpa sertifikat.

"Untuk tahun 2020, kami melaporkan bahwa telah berhasil dilakukan 20 ribu sertifikat tambahan. Jadi kalau tadi dikatakan 28 ribu yang sudah, dengan tambahan 20 ribu sertifikat ini, maka 48 ribu dari 92 ribu persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45%," katanya saat jumpa pers usai pertemuan, Jumat (15/1).

Zulkifli menerangkan, untuk 2021 ditargetkan dari 92 ribu persil sudah 60% yang bersertifikat. Sementara 2023, pihaknya berharap 100% tanah milik PLN sudah memiliki sertifikat. Menurutnya, surat-surat dikebut demi mencegah potensi penyalahgunaan.

"Kalau kami menggunakan prosedur biasa, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," ujarnya.