Din Syamsuddin: Pemimpin tidak adil berpeluang dimakzulkan

Menurut Al Mawardi, ada tiga syarat melengserkan pemimpin.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin (kiri). Foto Antara/Reno Esnir

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyatakan, presiden yang tidak adil kepada masyarakat berpeluang dimakzulkan. Apalagi, memimpin di luar amanat yang diemban dan diberikan rakyat.

"Walupun pemimpin naik atas dasar kepemimpinan baiat tapi jika ada penyimpangan dari amanat kepemimpinan, maka masyakarat berhak mengkritik dan mengoreksi, bahkan menarik atau menyoal kembali mandat kepemimpinan. Itu yang disebut dengan pemakzulan," katanya dalam diskusi daring, Senin (1/6).

Din menjelaskan, Islam sangat keras dan tegas bicara kepemimpinan karena tugas dan perannya suci. Meski seorang pemimpin dipilih rakyat, dirinya mengingatkan, kepemimpinan dalam Islam merupakan amanat yang diberikan Allah Swt.

Dirinya melanjutkan, beberapa tokoh politik Islam pernah berbicara soal kemungkinan dilakukannya pemakzulan seorang pemimpin. Al Mawardi, salah satunya.

Menurut Al Mawardi, ungkap dia, pemakzulan iman atau pemimpin dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, tidak adanya keadilan (adamul adli) di masyarakat, membiarkan adanya satu kelompok lebih kaya dari yang lain, dan memunculkan kesenjangan sosial ekonomi.