DPR cecar Kepala BNN soal keterlibatan aparat pada jaringan narkoba
Memaksimalkan hukuman mati bisa menjadi solusi untuk memutus jaringan narkotik di Tanah Air, termasuk keterlibatan aparat.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyoroti kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di tengah transaksi narkotika di Tanah Air yang mencapai Rp400 triliun dalam lima tahun terakhir. Menurut dia, memaksimalkan hukuman mati bisa menjadi solusi untuk memutus jaringan narkotik di Tanah Air, termasuk keterlibatan aparat.
Dalam laporan kinerja BNN selama setahun terakhir, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose menyebut, lembaganya berhasil mengungkap 760 kasus, dimana 1.000 lebih orang menjadi tersangka dalam kasus narkotik. BNN juga berhasil menyita Rp108 miliar dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkoba.
Namun kata Nasir, jumlah itu sangat jauh di bawah laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2016-2021, dimana transaksi narkotika mencapai Rp400 triliun.
"Gila! Sementara yang berhasil kita tangkap baru Rp108 miliar. Jauh sekali angkanya. Jadi, data dari PPATK itu menunjukan bahwa memang Indonesia sudah sangat sangat darurat narkoba, Pak Petrus. Rp400 triliun. Sementara anggaran DKI (Jakarta) saja (Rp) 79 triliun. Berapa kali lipat itu, Pak. Saya katakan DKI karena (anggaran) DKI cukup besar lah (dari seluruh provinsi di Indonesia)," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan BNN di Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).