DPR cecar Kepala BNN soal keterlibatan aparat pada jaringan narkoba

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyoroti kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di tengah transaksi narkotika di Tanah Air yang mencapai Rp400 triliun dalam lima tahun terakhir. Menurut dia, memaksimalkan hukuman mati bisa menjadi solusi untuk memutus jaringan narkotik di Tanah Air, termasuk keterlibatan aparat.

Dalam laporan kinerja BNN selama setahun terakhir, Kepala BNN Petrus Reinhard Golose menyebut, lembaganya berhasil mengungkap 760 kasus, dimana 1.000 lebih orang menjadi tersangka dalam kasus narkotik. BNN juga berhasil menyita Rp108 miliar dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkoba.

Namun kata Nasir, jumlah itu sangat jauh di bawah laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2016-2021, dimana transaksi narkotika mencapai Rp400 triliun.

"Gila! Sementara yang berhasil kita tangkap baru Rp108 miliar. Jauh sekali angkanya. Jadi, data dari PPATK itu  menunjukan bahwa memang Indonesia sudah sangat sangat darurat narkoba, Pak Petrus. Rp400 triliun. Sementara anggaran DKI (Jakarta) saja (Rp) 79 triliun. Berapa kali lipat itu, Pak. Saya katakan DKI karena (anggaran) DKI cukup besar lah (dari seluruh provinsi di Indonesia)," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan BNN di Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

Melihat kinerja BNN yang belum memuaskan, selain masalah anggaran, Nasir menilai persoalan ada pada sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana yang tidak mendukung pemberantasan narkotik di Tanah Air.

"Karena kalau anggaran itu sudah problem klasik dan klise. Problem lainnya adalah sumber daya manusia gak ada. Belum lagi sarana dan prasarana. Jadi memang, kita harus ingatkan negara ini bahwa warn on track itu bukan hanya slogan, tapi mari kita implementasikan dengan benar. Karena itu, harus merah putih, Pak. Kalau bukan merah putih, jangan harap kita bisa berantas narkoba dari Indonesia ini," tegas politikus PKS ini.

Sayangnya, sambung Nasir, dalam paparan kinerja BNN setahun terakhir, tidak disebutkan sepanjang 2020-201 berapa banyak tersangka yang sudah dihukum mati dalam kejahatan narkoba. Termasuk berapa banyak petugas dan aparat yang terlibat dalam sindikat narkoba.

Nasir pun menegaskan perlunya penerapan hukuman maksimal terhadap bandar narkoba. Sebab, menurut hemat Nasir, jaringan narkotika tidak bisa diberantas oleh aparat lantan para bandar justru mendekati petugas untuk mengamankan bisnis mereka.

"Sebenarnya, yang ingin kita tahu, berapa banyak sebenarnya petugas kita yang kemudian terpengaruh dan bekerja sama dengan sindikat-sindikat itu!," ungkapnya.

Di sisi lain, Nasir mengatakan, agar Kepala BNN tidak bekerja sendirian dalam memberantas narkoba di Tanah Air. Dia berkata, anggota DPR pun bisa diajak dalam upaya sosialisasi sebagai pendekatan soft power approach dalam pemberantasan narkotik.

"Oleh karena itu, saya katakan bahwa ini bukan slogan semata. Kita harus bersama-sama, bersinergi. Karena itu, Pak, jangan one man show! Jangan main sendiri! Saya mengajak Pak Petrus agar memerintahkan Kepala BNN provinsi, kabupaten/kota untuk bekerja sama dengan kami di lapangan," pungkasnya.