DPR soal vaksin individu berbayar: Timing-nya belum pas
Menkes, Budi Gunadi, memastikan vaksin Sinopharm yang merupakan hibah dari UEA takkan dipakai untuk program berbayar.
Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, mempertanyakan vaksin Sinopharm hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) yang digunakan pemerintah untuk vaksin gotong royong (VGR) individu atau berbayar. Pangkalnya, bertentangan dengan program vaksinasi gratis.
"Jaminan apa yang Pak Menteri (Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, red) sampaikan, bahwa vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab itu tidak digunakan untuk vaksin mandiri? Lalu, muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, 'Ini, kok, vaksin hibah malah dijual? Apalagi semua hulu-hilirnya dikelola holding BUMN,'" katanya dalam rapat kerja, Selasa (13/7).
Edy mengatakan, VGR yang disepakati DPR dan pemerintah sebelumnya untuk perusahaan. Namun, belakangan justru muncul program individu berbayar.
Kebijakan tersebut, menurutnya, menimbulkan polemik baru. Alasannya, target 181 juta penduduk yang divaksin gratis belum tercapai, termasuk tidak terpenuhinya permintaan kepala daerah se-Indonesia.
"Kalau muncul vaksin individu, lah, yang dilayani yang punya duit; sementara yang miskin, yang mengharapkan vaksin, program belum selesai. Maka, menurut saya, timing-nya untuk individu itu belum pas," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDIP) ini.