Kasus Wadas tidak akan terjadi jika Pemerintah mau melaksanakan pembangunan partisipatif

Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak desanya dijadikan lokasi penambangan quarry. Menurutnya, hal tersebut tidak terjadi apabila pemerintah mau melaksanakan pembangunan partisipatif.

"Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipatif," ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (9/2).

Natalius menerangkan, dalam konteks HAM dan pembangunan (human right and development), aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama. Pembangunan berbasis HAM ( right based development) pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan pemerintah daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.

"Permintaan pengamanan datang dari pemerintah tersebut di atas maka kepolisian wilayah melaksanakan melaksanakan tugas di lapangan , bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah sehingga agak terganggu seperti saat ini," kata eks Komisioner Komnas HAM ini.

Oleh karena itu, sambung Natalius, rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah.