Komisi I DPR kritik Prabowo dan KSAD absen bahas kasus mutilasi di Papua

Komisi I DPR DPR mengkritik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, yang tidak hadir dalam rapat kerja (raker) perihal rencana kerja dan anggaran (RKA) 2023 serta membahas isu-isu aktual, termasuk kasus mutilasi warga sipil di Papua oleh TNI.

Menurut Komisi I DPR, seharusnya Prabowo dan Dudung hadir dalam raker tersebut karena membahas hal-hal penting untuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Tadi dikatakan undangan untuk Pak Menhan, kenapa sudah dua kali ini kalau tidak salah undangan secara resmi, Pak Menhan tidak datang? Yang hari ini sebetulnya sangat spesial karena kita akan membicarakan anggaran dan anggaran Kemenhan kan paling besar, Pak Menhan tidak hadir. Jadi saya mohon penjelasan," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin di ruang rapat kerja Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

Raker Komisi I DPR ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dihadiri oleh Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M Herindra dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman diwakili oleh Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.

Kritik senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas, khususnya untuk Jenderal Dudung. Pangkalnya, sudah beberapa kali, Dudung tidak hadir rapat di DPR termasuk hari ini. Menurut dia, Jenderal Dudung harus bisa membedakan antara agenda prioritas dan rutinitas.