KomnasHAM akan kirimkan kertas posisi ke Jokowi

Ada tiga hal yang bakal disoroti Komnas HAM dalam kertas posisi itu.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/10). /Antara Foto

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) Ahmad Taufan Damanik memastikan lembaganya akan mengirimknan kertas posisi terkait isu HAM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Taufan, ada tiga hal yang bakal disoroti KomnasHAM secara khusus. 

"Pertama adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, baik yang masa lalu maupun setelah tahun 2000. Sampai hari ini, menurut kami, belum ada penyelesaian yang tuntas," ujar Taufan dalam jumpa pers di kantor KomnasHAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Kedua, menuntut peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria atau sumber daya alam (SDA). Menurut Taufan, meskipun sudah ada kemajuan di bidang penegakan hukum, konflik-konflik terkait agraria dan SDA masih marak terjadi.

Ketiga, terkait intoleransi dan ekstrimisme yang cenderung berkembang belakangan ini. Menurut Taufan, dua isu itu harus menjadi perhatian utama pemerintah ke depan. "Karena itu, kami tetap menganggap masalah intoleransi (dan) ekstremisme masalah yang serius," kata dia.

Secara umun, Taufan mengatakan, Komnas HAM mencatat kondisi penegakan HAM di periode pertama Presiden Jokowi tak lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Karena itu, Komnas HAM merasa perlu melakukan evaluasi dan mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras.