KPA desak pemerintah lebih agresif selesaikan konflik agraria
Kementerian dan lembaga selama ini dinilai tak bisa berbuat banyak menyelesaikan konflik agraria.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak agar kementerian dan lembaga lebih agresif menyelesaikan masalah konflik agraria. Cara penyelesaian mesti melalui perspektif reforma agraria.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, banyak lembaga yang tidak berperan optimal menyelesaikan konflik. Padahal, penyelesaian melibatkan unit teknis kementerian.
"Konflik dan sengketa agraria yang ada di ragam kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah) terjadi karena mereka terbukti tidak sanggup berbuat banyak," kata Dewi Kartika melalui keterangan pers yang diterima Alinea.id di Jakarta, Minggu (5/5).
Dia juga mengapresiasi hasil rapat terbatas (ratas) yang digelar Presiden Jokowi pada Jumat (3/5) lalu terkait persoalan ini. Dalam ratas tersebut, Jokowi memerintahkan agar penyelesaian masalah pertanahan dan sengketa lahan, seperti konflik rakyat dengan perusahaan swasta, perkebunan negara, ataupun dengan pemerintah, dipercepat prosesnya.
Dalam catatan KPA, Presiden telah beberapa kali melakukan ratas dengan agenda penyelesaian konflik agraria. Sayangnya, upaya penyelesaian itu kerap menguap.