Amanat Badan Pangan Nasional
Menurut UU No.18/2012, pemerintah diamanatkan membentuk Badan Pangan Nasional.
Polisi dan konflik agraria
Terdapat beberapa pola keterlibatan Polri dalam konflik agraria dan berhadapan dengan masyarakat.
Perubahan definisi kepentingan umum UU Ciptaker perparah konflik agraria
Keputusan tersebut akan memperparah kemiskinan dan mengukuhkan ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia.
Pandemi, aparat tangkap 39 petani hingga masyarakat adat
Ironisnya, pemerintah bersama DPR justru ingin mengesahkan RUU Cipta Kerja.
GEBRAK gelar aksi tolak omnibus law, KPA: Proses legislasi ingkari konstitusi
Unjuk rasa rencananya dijadwalkan selama tiga hari, 6-8 Oktober 2020.
6 alasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN
Gugatan ini dilayangkan sebagai upaya hukum atas sikap bebal, tidak peka dan ketidakpedulian yang ditunjukkan Presiden Jokowi dan DPR.
Bukan cuma klaster ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja harus ditunda seluruhnya
RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak selaras dengan janji pemerintahan Joko Widodo yang akan melaksanakan reforma agraria.
Omnibus Law melebihi hukum agraria kolonial
Perusahaan perkebunan asing yang akan masuk ke dalam negeri, dalam RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki kewajiban bekerja sama.
Kesenjangan lahan, 2.973 konflik agraria terjadi sepanjang 2011-2018
Konflik yang terjadi menyebabkan 106 orang meninggal dan 841 orang luka-luka.
Perlunya merombak kelembagaan parlemen untuk reforma agraria
Pembagian komisi di DPR dan rekan kerjanya merupakan peninggalan era Orde Baru.
RUU Pertanahan bikin Jokowi bak Gubernur Jenderal Belanda
Presiden Jokowi diminta untuk tidak mengebut pembahasan RUU Pertanahan.
Jokowi minta cabut konsesi lahan dinilai bukan solusi
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencabut konsesi lahan bukanlah solusi konflik agraria.
KPA desak pemerintah lebih agresif selesaikan konflik agraria
Kementerian dan lembaga selama ini dinilai tak bisa berbuat banyak menyelesaikan konflik agraria.
KPA usulkan pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria
Pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria bersifat ad hoc, lintas sektor, kredibel, partisipatif, dan otoritatif.
FWI: Debat pilpres soal penguasaan lahan cuma basa-basi
Pemerintahan Jokowi secara tidak langsung tetap membiarkan praktik penguasaan lahan berlanjut dengan tidak membuka izin HGU.
